logo


KKP dan Kementerian PUPR Perkuat Komitmen Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya

Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PUPR dengan KKP

15 April 2019 20:54 WIB

Penandatangan kesepakatan antara KKP dengan Direktur Jenderal Sumberdaya Air PUPR di Jakarta, Jumat (12/4)
Penandatangan kesepakatan antara KKP dengan Direktur Jenderal Sumberdaya Air PUPR di Jakarta, Jumat (12/4) KKP

“Sebagian besar saluran irigasi yang ada dan dimanfaatkan pembudidaya saat ini sudah berumur dan mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi lagi, hal ini menyebabkan tidak optimalnya fungsi saluran irigasi dalam penyediaan air untuk kegiatan budidaya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dengan dukungan infrastruktur khususnya perbaikan irigasi tambak ini akan meningkatkan luas lahan tambak yang terfasilitasi sumber daya air yang baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, infrastruktur yang baik akan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas dalam pengembangan perikanan budidaya.

“Dukungan infrastruktur, baik sarana dan prasarana penunjang ini diharapkan dapat menjadi multiplier effect bagi pergerakan ekonomi bagi masyarakat lokal. Mulai serapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya", sambungnya.


Tingkatkan Konsumsi, KKP Genjot Kampanye Gemarikan di Lumajang

Slamet menambahkan bahwa KKP terus mendoring pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan melalui pendekatan kawasan. Ia mencontohkan, wujud dukungan kerjasama dengan Kementerian PUPR yakni pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Melalui model ini, produktivitas mampu digenjot dari semula hanya 60 - 200 kg/ha menjadi 5.000 - 10.000 kg/ha.

"Jadi sebenarnya kerjasama ini sudah kita jalin sejak tahun 2015 yang lalu. Hari ini kita perkuat dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS). PKS ini sebagai pijakan bagi kami untuk mendorong kerjasama lebih luas dalam upaya pengembangan kawasan budidaya. Kita akan perluas ke depan untuk kawasa budidaya air tawar juga," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, melalui PKS ini, dukungan infrastruktur nantinya tidak hanya pada lokasi SKPT namun juga kawasan-kawasan lainnya sesuai dengan masterplan pengembangan perikanan budidaya.

Kementerian PUPR Uji Sertifikasi 4.524 Tenaga Kerja Konstruksi di Jawa Tengah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata