logo


Wiranto Larang Mobilisasi Massa Setelah Quick Count Pemilu 2019

Aparat keamanan tidak memberikan izin mobilisasi massa

15 April 2019 15:18 WIB

Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam Wiranto. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menkopolhukam Wiranto meminta masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan mobilisasi massa usai lembaga hitung cepat merilis hasil di 17 April mendatang.

"Mengenai adanya rencana mobilisasi massa, kan setelah pencoblosan ada quick count, perhitungan cepat, lewat media sosial atau media lain. Lalu jangan serta merta paslon, DPR, DPRD, mengadakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa, ini suatu yang dianjurkan tidak dilakukan," kata Wiranto di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).

Wiranto mengadakan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, Kominfo, Polri, dan TNI, guna membahas terkait mobilisasi massa. Rapat koordinasi memutuskan aparat keamanan tidak memberikan izin mobilisasi massa.


Polemik Pencoblosan di Sydney, JK: Saking Rumitnya

"Mobilisasi massa dalam pawai kemenangan, sebelum pengumuman resmi diumumkan, maka tidak akan diizinkan," ujar Wiranto.

"Dalam rangka apapun mobilisasi massa, syukuran kemenangan sebagainya tidak diizinkan oleh kepolisian di pusat maupun daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah boleh. Tapi di umum, akan dilarang oleh pihak kepolisian," tegas Wiranto.

Polisi Pastikan Ratusan Tahanan di DIY Ikut Memilih Dalam Pemilu 2019

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata