logo


Kementerian ATR/BPN: Tanpa Dukungan Internal yang Kuat, Program Prioritas Nasional Tak Akan..

Melalui program PTSL, Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

15 April 2019 09:03 WIB

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (12/4).
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (12/4). Kementerian ATR/BPN

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (12/4) lalu.

Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program PTSL, Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Dalam hal ini, terdapat proses manajemen dan proses bisnis operasional. Proses ini didukung oleh sebuah proses internal, yaitu bagian untuk memastikan kelancaran dari semua pegawai ataupun penguat koordinasi.


Kementerian ATR/BPN Siap Berantas Mafia Tanah Penghambat Perekonomian Indonesia

“Kita saat ini menyadari bahwa institusi kita sedang melakukan sebuah transformasi paradigma dimana kita harus berubah. Tentu kita harus merubah dari seluruh aspek, contohnya mulai dari pelayanan paling dasar,” ujar Himawan.

Himawan juga berkeinginan untuk membuat suatu standar pelayanan yang nantinya akan diduplikasi kepada satuan kerja wilayah masing-masing.

“Kita di kantor pusat bertugas menyusun standard service level agreement atau bentuk pelayanan yang paling pas, tidak hanya membuat standar bangunan gedung tetapi juga bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat, memberikan tempat, bertegur sapa, itu semuanya merupakan bagian dari pelayanan,” tambahnya.

Cegah Sengketa Tanah, Kementerian ATR/BPN Serahkan 1.507 Sertifikat Tanah Wakaf

Halaman: 
Penulis : Riana