logo


Menteri Basuki: Perusahaan Air Kemasan Tidak Boleh Miliki Mata Air

Banyak industri air kemasan yang merasa menguasai berbagai mata air pegunungan

26 Februari 2015 16:16 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Ist)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pembatalan UU SDA no 7 tahun 2004 yang salah satu poinnya mengatur tentang pengusahaan air telah dibatalkan MK. Pembatalan tersebut lantas memunculkan pertanyaan apakah akan ada usaha pengetatan pengusahaan air oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat PP yang saat ini sedang dirumuskan. Menteri PUPR, Basuki HM mengatakan bahwa  kementeriannya tidak terkait dengan industri air kemasan karena ijinnya langsung dari Pemda.

"Roh uji materi ini ada di air kemasan, pengusahaan air kemasan. sebetulnya kalau air kemasan tidak ada kaitan dengan PU karena ijinnya di pemda, namun ini momentum tentang pengendalian dan pemanfaatan itu, pasti kita atur dalam PP yang akan dibuat itu," tuturnya di Jakarta, Kamis (26/2).

Basuki mengatakan, pengusahaan air bukan merupakan penguasaan, karena saat ini banyak industri air kemasan yang merasa menguasai berbagai mata air pegunungan karena telah mengantongi ijin dari pemda. Ia menyontohkan kasus yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah ada sebuah perusahaan air kemasan asal luar negeri yang beroperasi mengebor mata air gunung merapi. Penerbitan izin yang didapat 18 liter per detik tetapi pada prakteknya mereka mengambil 80 liter per detik.


Dunia Usaha Harus Proaktif Dukung Swasembada Pangan

Ia berharap pengusaha air mineral tidak boleh berlaku curang, pemberian izin dari pemda kepada pengusaha kerap kali dijadikan izin penguasaan sehingga tidak bijak dalam mengelola mata air. Hal ini juga yang dianggap sebagai salah satu alasan MK membatalkan UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, "Intinya yang namanya ijin merupkan pengendalian. tetapi ternyata di lapangan ijin itu dianggap penguasaan oleh yang mendapat kan ijin, ini yang menurut saya pengertian MK itu disitu," tuturnya.

Kendati demikian Basuki mengaku hal ini dapat dijadikan momentum perbaikan pegelolaan dan pengendalian pengusahaan air, tidak boleh sembrono asal menerbitkan ijin. Ia mengatakan harus ada kerjasama yang menguntungkan negara atau daerah dalam pemberian ijin pengeboran mata air tersebut, "Selama PDAM masih memiliki share yang lebih besar dari swasta, maka itu berarti penguasaan masih pada negara. Kalau kemasan ini yang harus diperketat mungkin harus keerjasama dengan BUMD dan Pemda, pengertian saya membaca putusan itu tidak serta merta dilarang," tuturnya.

Tahun Depan, Pemerintah Bangun 47 Pembangkit Diesel

Halaman: 
Penulis : Andi Dwijayanto, Vicky Anggriawan