logo


Reforma Agraria untuk Atasi Ketimpangan Penguasaan Tanah

Reforma Agraria merupakan suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia

10 April 2019 19:32 WIB

Kegiatan Sosialisasi Reforma Agraria dengan Stakeholder di Daerah di Hotel Grand Trisula, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/4).
Kegiatan Sosialisasi Reforma Agraria dengan Stakeholder di Daerah di Hotel Grand Trisula, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/4). Kementerian ATR/BPN

INDRAMAYU, JITUNEWS.COM - Indonesia disebut sebagai zamrud khatulistiwa, yang sebagian kondisi tanahnya subur dan dapat dimanfaatkan oleh semua manusia yang hidup di atasnya.

Namun, kendala yang terjadi selama 73 tahun Indonesia merdeka adalah terjadinya ketimpangan penguasaan tanah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menyadari hal tersebut, sehingga keinginan untuk memakmurkan dan memberikan keadilan terhadap penguasaan tanah dimuat dalam Nawa Cita serta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


Kementerian ATR/BPN Manfaatkan Kekuatan Sistem Informasi Geospasial Menuju Era Digital

Sebagai pengejawantahan dari Nawa Cita, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini melaksanakan Reforma Agraria atau RA. Program ini merupakan jawaban untuk menjawab ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

"Reforma Agraria sebenarnya sudah lama dilaksanakan yakni saat pemerintah Indonesia sewaktu baru merdeka, menasionalisasi tanah-tanah milik Belanda. Kendati demikian, baru Pemerintah sekarang ini yang membuat payung hukumnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018," ujar Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan, Bahrunsyah, saat membuka Kegiatan Sosialisasi Reforma Agraria dengan Stakeholder di Daerah di Hotel Grand Trisula, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/4).

Menurut Bahrunsyah, Reforma Agraria merupakan suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

"Reforma Agraria dilaksanakan untuk ketimpangan penguasaan lahan," ujar Bahrunsyah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Aslan Noor, mengatakan bahwa inti dari pelaksanaan Reforma Agraria adalah penataan ulang kembali penguasaan tanah.

"Asal katanya adalah "re", yang artinya kembali dan "form", yang artinya pembentukan. Untuk itu Reforma Agraria dapat kita artikan penataan ulang kembali penguasaan tanah, baik akses reforma maupun aset reformnya," kata Aslan Noor.

Menurut Aslan Noor, pelaksanaan Reforma Agraria merupakan tugas dari setiap unsur masyarakat.

"Hal ini bisa ditunjukan dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena ini bentuk kita melibatkan peran serta masyarakat," ujar Aslan Noor.

Konsep pelaksanaan Reforma Agraria adalah dengan memberikan masyarakat akses kepada aset reform, yakni tanah serta memberikan akses reform, saat mereka telah memiliki tanah tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dede Surachman, penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang disebut pemberdayaan masyarakat.

"Subjek utama akses reform ini adalah pengusaha mikro, petani, nelayan serta pembudidaya ikan," kata Dede Surachman.

Kabid Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Wawan Hermawan, menuturkan, konsep pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia adalah mendistribusikan 9 juta hektare tanah kepada masyarakat, yang mekanismenya meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah.

"Fokus legalisasi aset yakni melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta transmigrasi. Namun, untuk redistribusi tanah itu meliputi Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, yang tidak diperbaharui, serta yang tidak dipergunakan atau terlantar," kata Wawan Hermawan.

Kemudian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodya, Suharto Suwondo, mengungkapkan, ada 3 persoalan utama yang sedang terjadi di negeri ini.

Tiga persoalan itu adalah terjadinya ketimpangan penguasaan tanah negara, ketimpangan distribusi lahan, serta krisis sosial ekonomi.

"Oleh karena itu kita sangat berharap kepada Reforma Agraria untuk mengatasi persoalan tersebut," ujar Suharto Suwondo.

Kementerian ATR/BPN Siap Berantas Mafia Tanah Penghambat Perekonomian Indonesia

Halaman: 
Penulis : Riana