logo


Gelar Aksi Tuntut Netralitas KPK, KSPI: Kemungkinan Petinggi-petinggi KPK Jadi Orang Gerindra

"Ini adalah strategi untuk memecahkan masyarakat dengan negara"

8 April 2019 16:56 WIB

KSPI gelar aksi tuntut netralitas KPK
KSPI gelar aksi tuntut netralitas KPK Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ratusan massa gabungan yang mengatasnamakan Korps Santri Peduli Indonesia (KSPI) melakukan aksi rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap netral dan tidak berpolitik.

Aksi dari KSPI ini adalah buntut adanya fenomena indikasi penyidik KPK Novel Baswedan diduga kuat sebagai kader Partai Gerindra.

Baca Juga: Soal Ibu Pertiwi Diperkosa, Kubu 01 ke Prabowo, "Mana Ada Rakyat yang Simpati"


KPK Rilis Anggota Dewan yang Tak Laporkan Harta Kekayaan, Mulai dari Fahri Hamzah, Hingga....

KSPI dalam aksinya menyertakan stempel 'Cap Darah' yang kemudian dipajang di samping bendera parpol, lalu ditancapkan persis depan halaman Gedung KPK.

"Saat ini sudah terindikasi ketidaknetralan di dalam internal KPK. KPK tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi nyatanya, ini malah bermanuver ini bahaya. Gawat  potensi KPK tidak netral," ujar Koordinator KSPI Said Husein, saat aksi unjuk rasa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).

Husein menjelaskan kabar tak sedap perihal Novel dituding sebagai kader terselubung Partai Gerindra, secara tersirat dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan mengatakan Novel adalah 'Orang Kita'. Kemudian Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade juga menekankan, bila Prabowo menang di Pilpres 2019, maka Novel bakal dijadikan Jaksa Agung.

Soal Kebocoran Anggaran 2 Ribu Triliun, KPK Bilang Prabowo Salah Persepsi, "Itu Bukan Kebocoran, Potensi"

"Novel jangan bawa KPK ke arah politik. Kalau petinggi KPK diam saja dan tidak bertindak maka kemungkinan petingi-petinggi KPK jadi orang Gerindra. Ketika sudah diisi binaan politik lebih baik bubarkan KPK," tuturnya

Husein menambahkan, memasukan orang partai di dalam lingkaran KPK tanda upaya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya, secara otomatis KPK bekerja sesuai permintaan partai politik dan menghajar setiap pihak yang berlawanan.

"Ini adalah strategi untuk memecahkan masyarakat dengan negara. Ini sangat bahaya. Agus Raharjo harusnya bertindak mengambil kebijakan," pungkasnya.

Soal Kebocoran Anggaran 2 Ribu Triliun, KPK Bilang Prabowo Salah Persepsi, "Itu Bukan Kebocoran, Potensi"

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata