logo


Mantap! BPJSTK Lindungi 17.000 Pekerja non-ASN di Kementerian ATR/BPN

Jumlah pegawai pemerintahan non ASN di Kementerian ATR/BPN tercatat sebanyak 17.000 pekerja yang ditugaskan di seluruh Indonesia

28 Maret 2019 21:37 WIB

Prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilangsungkan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan (27/3/2019) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.
Prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilangsungkan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan (27/3/2019) oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, JITUNEWS.COM - BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia, terutama bagi pegawai pemerintahan non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), BPJS Ketenagakerjaan menyatakan akan melindungi 17.000 pekerja non-ASN di lingkungan Kementerian ATR / BPN untuk seluruh Indonesia.

Prosesi penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu (27/3) lalu, oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dengan Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil; Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis; dan, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.


Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Komisi II untuk Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

Perjanjian Kerja sama ini merupakan buah dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja dalam lingkungan pemerintahan yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Butir kesepakatan utama kedua belah pihak ini berisikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan non ASN dalam jajaran Kementerian ATR/BPN yang ada di seluruh Indonesia untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan, komitmen yang dijalin merupakan tanggung jawab pihaknya dengan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya.

"Jumlah pegawai pemerintahan non ASN di Kementerian ATR/BPN tercatat sebanyak 17.000 pekerja yang ditugaskan di seluruh Indonesia," ujar Agus.

Proses kepesertaan ini akan dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pluit setiap bulannya, dan proses sosialisasi manfaat perlindungan yang diberikan kepada pegawai Non ASN ini pula akan dilaksanakan oleh Kantor Cabang yang sama.

"Perjanjian Kerja sama ini akan berjalan hingga setahun ke depan dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan selanjutnya hingga berkesinambungan karena manfaat ini tentu akan dirasakan oleh para pekerja," terang Agus.

BPJS Ketenagakerjaan melengkapi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja dan terhitung mulai 2029 nanti seluruh pegawai non ASN, Aparatur Sipil Negara hingga TNI dan Polri akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan bergabungnya PT Tabungan Asuransi Pensiun (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi satu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Hal ini merupakan amanah undang-undang yang harus diimplementasikan dengan baik bagi kesejahteraan pekerja dengan pengelolaan berdasarkan filosofi jaminan sosial yang nirlaba," pungkas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan, potensi yang saat ini diperkirakan 17.000 Non ASN, bisa bertambah lebih besar.

"Karena kita juga membangun kemitraan-kemitraan seperti kemitraan juru ukur swasta yang dapat dilanjutkan untuk diikutkan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.

Himawan Arief Sugoto lebih lanjut mengakui bahwa pihaknya juga saat ini tengah meningkatkan perlindungan dan memberikan rasa nyaman bagi pekerja.

Kementerian ATR/BPN: Butuh Kerjasama untuk Kesuksesan Reforma Agraria

Halaman: 
Penulis : Riana