logo


Direksi BUMN Kena OTT KPK, Begini Sikap Kementerian BUMN

Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

28 Maret 2019 21:03 WIB

Gedung Kementerian BUMN, Medan Merdeka, Jakarta.
Gedung Kementerian BUMN, Medan Merdeka, Jakarta. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menutup mata terhadap kasus yang tengah melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, menegaskan bahwa, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN memberikan arahan agar semua kegiatan berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)," beber Wahyu, dalam keterangan resminya, Kamis (28/3).


HUT ke-21, Kementerian BUMN Berbagi Inspirasi ke Ribuan Mahasiswa di Karawang

Lebih lanjut, Wahyu mengaku, BUMN mendukung apa yang tengah dilakukan Pupuk Indonesia dalam menghadapi proses hukum.

"Terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," tuturnya.

Diwartakan sebelumnya, salah seorang pejabat direksi PT Pupuk Indonesia  turut menjadi pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (27/3) malam kemarin.

Belakangan, KPK menangkap pula seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, yaitu Bowo Sidik Pangarso. Dan ternyata, sebelum anggota DPR, KPK telah lebih dahulu mencokok tujuh orang, antara lain direksi BUMN dari PT Pupuk Indonesia serta pihak PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS).

KPK menduga ada transaksi haram yang terjadi berkaitan dengan distribusi pupuk menggunakan kapal laut. Tim KPK juga telah menyita uang dalam pecahan rupiah serta dolar Amerika Serikat, meski belum terungkap berapa jumlahnya.

Kementerian BUMN: Laba Pertamina 2018 Lebih Rendah dari 2017

Halaman: 
Penulis : Riana