logo


Kementerian ATR/BPN: Butuh Kerjasama untuk Kesuksesan Reforma Agraria

Reforma Agraria merupakan kerja bersama dan kolaboratif

27 Maret 2019 19:26 WIB

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Aslan Noor,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Aslan Noor, Kementerian ATR/BPN

SEMARANG, JITUNEWS.COM - Masih dalam lanjutan agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Hotel Horison NJ, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/3).

Sosialisasi Reforma Agraria bukan hanya dilakukan kepada masyarakat tetapi juga stakeholder di beberapa daerah di Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk penyamaan persepsi para pihak terkait reforma agraria di daerah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Aslan Noor, dalam sambutannya mengatakan bahwa butuh kerjasama untuk kesuksesan Reforma Agraria.


Kunjungi Pidie, Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan 27 Sertifikat

"Reforma Agraria merupakan kerja bersama dan kolaboratif, oleh karenanya perlu pemahaman yang sama terlebih dahulu," ujar Aslan Noor.

Aslan Noor menambahkan bahwa kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak bisa bekerja sendiri dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Itu sebabnya, ia menegaskan perlunya kerja sama antar pihak guna kelancaran program ini.

"Pembangunan di daerah bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah setempat, begitu juga kegiatan Reforma Agraria, bukan juga tanggung jawab kantor pertanahan saja. Tetapi tanggung jawab semua pihak," Kata Aslan Noor.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Ratmono, dalam paparannya menyampaikan bahwa di dalam reforma agraria upaya penguatan sektor ekonomi sangat penting sekali.

"Sertifikat tanah bukan hanya sebagai tanda bukti tetapi juga bisa digunakan sebagai aset hidup sehingga dapat memperbaiki ekonomi," ujar Ratmono.

Lebih lanjut, Ratmono menyampaikan, untuk bisa menjadi aset yang hidup harus adanya kegiatan-kegiatan modal untuk produksi sampai dengan hasil produksi.

"Dengan begitu, sertifikat bisa menjadi aset hidup untuk modal dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ratmono.

Yos Johan Utama, Rektor Universitas Diponegoro, menegaskan, kunci reforma agraria ini adalah keadilan sosial harus membuat masyarakat indonesia sejahtera.

"Intinya kunci reforma agraria, yaitu keadilan sosial sehingga masyarakat indonesia menjadi sejahtera," ujar Yos Johan Utama.

Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Komisi II untuk Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

Halaman: 
Penulis : Riana