logo


Ajiep Padindang: "Pemahaman Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan Masih Lemah dan Rendah"

Berikut pernyataan lengkapnya

26 Maret 2019 18:34 WIB

Ajiep Padindang
Ajiep Padindang Doc Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menyebut pemahaman pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pengalokasian dana kelurahan masih belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ajiep menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat mekanisme penyaluran dana kelurahan dari APBN.

Menurutnya pihaknya juga mengundang sejumlah pemerintah daerah untuk memberi masukan terkait kendala dalam pengelolaan dana kelurahan.


Ketua DPR RI Tegaskan Mendukung Penuh TNI Dalam...

“Kami melakukan sampling ke berbagai daerah termasuk mengundang kepala daerah untuk rapat, kesimpulannya, pemahaman terhadap pengelolaan dana kelurahan masih lemah dan masih rendah,” ujar Ajiep di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Ajiep menambahkan dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa proses pengalokasian dana kelurahan belum persis seperti kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Terkait tahapan pencairan dana kelurahan, Komite IV DPD RI menilai masih banyak daerah yang belum menemukan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan anggaran, untuk itu dibutuhkan kesepahaman bersama antara kepala daerah dengan DPRD.

Termasuk, persoalan kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengelola anggaran.

“Pemerintah daerah masih berkutat mengutak atik bagaimana menggeserkan anggaran untuk mengalokasikan kelurahan melalui kecamatan agar bisa dipadukan dengan anggaran pusat untuk kelurahan,” tuturnya.

“Kabupaten/kota juga harus menambah dulu pegawai di kelurahan-kelurahan untuk bisa mengelola anggaran ini. Itu tidak semerta-merta ada anggarannya, SDMnya siap kemudian terakhir antara dprd dengan walikota juga harus membangun kesepahaman terhadap kebijakan ini,” pungkasnya.

 

Sukamta Kritisi Pernyataan Wiranto Terkait Pelaku Hoax yang Disamakan dengan Pelaku Teroris

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma