logo


Indonesia Menang di Arbitrase Lawan Perusahaan Tambang Asing

Selamat dari gugatan Rp 18 triliun

26 Maret 2019 10:31 WIB

Menkumham Yasonna Laoly dalam kesempatan jumpa pers.
Menkumham Yasonna Laoly dalam kesempatan jumpa pers. dok. kemenkumham)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah RepubIik Indonesia, pada tanggal 18 Maret 2019, memenangkan perkara gugatan “Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. (“Para Penggugat”) melawan Republik Indonesia” di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington D.C. Amerika Serikat.

Dalam perkara No. ARB/12/14 and ARB/12/40, Komite ICSID yang terdiri dari Judge Dominique Hascher, Professor Karl-Heinz Böckstiegel dan Professor Jean Kalicki (Komite ICSID) mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia dengan menolak semua permohonan annulment of the award yang diajukan oleh Para Penggugat.

Kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Laoly, Cahyo R. Muzhar dan Tim, dalam forum ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat.


Janji Kemenkumhan, Revitalisasi Seluruh Lapas

Kasus ini bermula saat para penggugat menuduh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia.

Pelanggaran dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung (indirect expropriation) dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang (fair and equitable treatment) melalui pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan Para Penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) seluas lebih kurang 350 Km persegi, di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010.

Para Penggugat mengklaim bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia dan mengajukan gugatan sebesar USD1.3 milyar (lebih kurang Rp18 triliun).

Terhadap gugatan tersebut, pada tanggal 6 Desember 2016, Tribunal yang terdiri dari Professor Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Professor Albert Jan van den Berg (“Tribunal ICSID”) menolak semua klaim yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Republik Indonesia.

Tribunal ICSID selanjutnya juga mengabulkan klaim Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar USD9,4 Juta.

“Saya sendiri menghadiri beberapa kali sidang ICSID-nya di Singapura. Tidak mudah. Kita sampai mendatangkan ahlinya betul-betul ahli dokumen dari AS, mereka juga mendatangkan ahli mereka, argumennya pengacara mereka. Nah apa yang mau kita sampaikan di sini bahwa pemerintah yang dulu kalah besar, sekarang kalau digugat begini kita gak boleh memandang lagi sebelah mata. Pemerintah Indonesia mampu melawan gugatan perkara internasional yang besar asal memang kita betul-betul sejak awal commit," ungkap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Jakarta, Senin (25/4)

Dalam jalannya persidangan yang kemudian ditegaskan dalam putusannya, Tribunal ICSID menerima argumen dan bukti-bukti, termasuk keterangan ahli forensik yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dapat membuktikan adanya pemalsuan, yang kemungkinan terbesar menggunakan mesin autopen.

Terdapat 34 dokumen palsu yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan (termasuk izin pertambangan untuk tahapan general survey dan eksplorasi) yang seolah-olah merupakan dokumen resmi/asli yang dikeluarkan oleh pelbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah.

Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi Pemerintah Indonesia bahwa “investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional.”

Tribunal ICSID juga menemukan bahwa “Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa mitra kerja lokalnya serta mengawasi dengan baik proses perizinannya (lack of diligence).” Sehingga berdasarkan di antaranya, fakta dan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan, Tribunal ICSID menyatakan klaim dari Para Penggugat ditolak.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan (annulment of the award) berdasarkan Pasal 52 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID). Argumentasi yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangan (ultra vires);

Bahwa telah terjadi suatu penyimpangan yang serius dari aturan prosedur yang mendasar;

Bahwa putusan telah gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan.

Selain mengajukan pembatalan atas putusan Tribunal ICSID, Para Penggugat juga meminta penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mensyaratkan adanya jaminan yang layak, penuh, dan dapat dieksekusi, dan menolak tawaran jaminan dari Para Penggugat karena bentuk dan nilai jaminan yang tidak masuk akal.

Pemerintah Indonesia meminta Komite ICSID untuk secara seksama mempelajari bentuk dan nilai jaminan yang ditawarkan tersebut, termasuk dengan mengajukan ahli hukum agraria dari Indonesia sebagai saksi ahli, dan meminta Komite ICSID untuk membatalkan penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID.

Akhirnya, melalui perjuangan panjang, pada tanggal 18 Maret 2019 Komite ICSID menegaskan kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (Decision on Annulment).

Bandara NYIA Segera Beroperasi, Kemenkumham Bentuk Tim Pengawasan Orang Asing

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman