logo


Ini Strategi Jitu KKP Antisipasi Masuknya Penyakit Udang AHPND ke Indonesia

Slamet menegaskan, hingga saat ini Indonesia masih bebas dari penyakit AHPND.

22 Maret 2019 21:52 WIB

Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Slamet Soebjakto, saat Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta, Jumat (22/3).
Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Slamet Soebjakto, saat Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta, Jumat (22/3). Jitunews/Riana

Kemudian, KKP juga meningkatkan kesadaran masyarakat pembudidaya (public awareness) terhadap bahaya serta pencegahan AHPND ke sentra-sentra budidaya udang di Indonesia melalui penyelenggaran workshop yang dilakukan di sentra-sentra budidaya udang bersama-sama dengan Pemerintah dan beberapa stakeholder.

“Kami juga menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan penyakit bakterial, melakukan penguatan kapasitas laboratorium (SDM dan peralatan) UPT DUPB dan UPT Karantina, menyusun rencana aksi pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit AHPND di Indonesia, serta telah melakukan kesepakatan bersama antara pelaku usaha seperti SCI, GPMT, Pembenih, dan Asosiasi Saprotam, dalam pencegahan masuk dan tersebamya AHPND di Indonesia,” tutur Slamet.

Slamet melanjutkan, Indonesia juga akan meningkatkan kewaspadaan tehadap transboundary disease dalam hal ini AHPND, dengan memperketat pengawasan beberapa pelabuhan strategis terhadap masuk dan keluarnya induk dan benih dari dan ke luar negeri.


Revolusi Industri 4.0, KKP Dorong Sentra Budidaya Lele Berbasis Digital

"Sebagai antisipasi masuknya virus tersebut, kami menetapkan kebijakan impor induk udang hanya boleh dari Amerika dan menolak impor udang dari negara yang terjangkit. Itu sudah kita sampaikan ke pelaku usaha,” tegas Slamet.

KKP juga, lanjut Slamet, melengkapi karantina dengan fasilitas Real Time PCR dan nested PCR agar gejala dan sumber VP yang diduga AHPND dapat segera dimusnahkan dan dilacak sumbermya.

Tak berhenti di situ, lanjut Slamet, KKP juga telah menyepakati 12 perjanjian. Salah satunya, dengan mewajibkan para petambak udang untuk memiliki instalasi pengolahan limba (IPAL) yang sesuai dengan standar lingkungan.

Selain itu, ia pun meminta antar pelaku usaha untuk sama-sama saling mengawasi lalu lintas udang antar negara yang bisa terjadi di wilayah perbatasan.

Pada bulan April mendatang, Slamet mengatakan, pihaknya juga segera mengirim tim surveilans ke Bali dan Jawa Tengah untuk upaya pencegahan.

“Terkait informasi adanya kejadian yang mirip gejala AHPND, baik pada usia kurang dan 40 hari maupun pada usia lebih dari 70 hari, maka kita perlu melakukan re-konfimasi. Melalui kerjasama secara sinergi dengan seluruh pihak upaya pencegahan akan efektif dan tentunya disatu sisi kita akan manfaatkan peluang untuk mendorong peningkatan supply share produk udang Indonesia di pasar global,” tuntas Slamet.

KKP Bangkitkan Kembali Budidaya Ikan Pasca-Tsunami di Pandeglang

Halaman: 
Penulis : Riana