logo


Doa Masyarakat Bogor Terkabul, Pendaftaran Tanah Kini Lebih Mudah

Sulitnya mengurus sertifikat tanah dirasakan oleh masyarakat luas

22 Maret 2019 21:04 WIB

Pembagian sertifikat tanah di Bogor, Jawa Barat
Pembagian sertifikat tanah di Bogor, Jawa Barat Kementerian ATR/BPN

BOGOR, JITUNEWS.COM - Sulitnya mengurus sertifikat tanah dirasakan oleh masyarakat luas, bagaimana nasibnya ketika tanah atau aset berharga yang dimilikinya tidak bersertifikat, dan tanah dapat dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satunya adalah Hengki (54), warga Bogor Selatan yang mengatakan bahwa jika tidak ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mungkin tanah yang ia miliki selama 29 tahun belum bersertifikat sampai saat ini.

Hal tersebut diutarakannya lantaran ia beranggapan bahwa mengurus sertifikat itu mahal dan lama, selain itu minimnya informasi membuatnya enggan untuk mengurusnya.


Kementerian ATR/BPN Targetkan 3.000 SKB Tahun 2019

"Dengan program ini kami sangat terbantu, petugas aktif turun ke rumah kami, sehingga kami jadi lebih mudah, saya bahagia sudah punya kepastian sekarang, rencana mau saya wariskan untuk anak cucu," ujarnya.

Hengki termasuk salah satu dari 5.000 peserta yang berbahagia menerima sertifikat, dimana 4.000 berasal dari Kota Bogor dan 1.000 berasal dari Kabupaten Bogor, hadir langsung berkumpul ramai-ramai dari jam 7-8 pagi, bergegas berangkat subuh untuk menerima langsung sertifikat tanah hak miliknya dari Presiden Joko Widodo di Lapangan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kamis (21/3).

Satu hal yang sangat didambakan oleh masyarakat luas adalah kepastian, kepastian akan kepemilikan tanah. Hidup ini serba tidak pasti, tetapi kepastian hidup akan lebih baik bila sertifikat tanah sudah di tangan. Penyerahan sertifikat tanah ini bagian dari rencana penyelesaian pendaftaran tanah di Kota Bogor.

"Insya allah 100% tanah di Kota Bogor akan terdaftar seluruhnya pada tahun ini, sementara untuk Kabupaten Bogor karena wilayahnya luas akan terdaftar seluruhnya pada tahun 2025." Demikian ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, dalam laporannya pada acara penyerahaan sertifikat tanah tersebut.

Memperhatikan keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama dua tahun ini yang selalui melampaui target, Menteri ATR/Kepala BPN Optimistis dengan target PTSL sebanyak 9 juta bidang tanah, pihaknya akan merealisasikan sebanyak 11 juta bidang tanah di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Isu tanah sangat strategis, karena di atas tanah berdiri infrastruktur yang bisa terhambat pembangunannya jika permasalahan pertanahan belum dikelola dengan baik, selain itu di atas tanah hiduplah manusia dengan berbagai strata dan komunitas, sehingga kepastian hukum hak atas tanah dapat menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang rodanya dapat bergerak setelah menerima sertifikat.

Pada sambutannya, Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa di seluruh Indonesia itu seharusnya ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang oleh masyarakat, tapi pada tahun 2016 kita baru mengeluarkan 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.

“Artinya apa? Masih kurang 80 juta yang belum pegang sertifikat,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa biasanya setiap tahun pemerintah hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu bidang tanah, yang artinya untuk bisa mendaftarkan tanah sebanyak 80 juta membutuh waktu 160 tahun lagi.

“Mau Bapak/Ibu menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat tanah? Kalau mau maju kedepan saya beri sepeda,” ujarnya yang disambut gelak tawa masyarakat penerima sertifikat.

Belum terdaftarnya tanah seluruh Indonesia menyebabkan terjadinya sengketa tanah dimana-mana. Presiden menceritakan bahwa setiap dirinya pergi ke kampung, ke desa didaerah-daerah manapun baik di Jawa, di Sumatra, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, Papua semuanya mengeluhkan sengketa tanah.

“Kenapa itu terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, tak lupa Presiden juga berpesan kepada para penerima Sertifikat Tanah yang akan mengagunkan sertifikatnya di Bank untuk memperoleh modal usaha agar menghitung dan mengkalkulasi dengan cermat.

“Jangan sampai sertifikat yang sudah diserahkan ini hilang karena uang agunan yang diterima digunakan untuk kebutuhan konsumtif,” pungkasnya.

Kunjungi Pidie, Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan 27 Sertifikat

Halaman: 
Penulis : Riana