logo


Adanya Wacana Lepasnya Dirjen Pajak dari Kemenkeu, Komisi XI DPR Bilang "Tantangan Berat"

“Ini soal tata kelola, bukan soal kredibilitas"

22 Maret 2019 20:16 WIB

Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun
Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

Sebelumnya, legislator Partai Golkar tersebut juga melontarkan hal serupa saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ yang digelar di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Kamis (21/03).

Menurut Misbakhun, salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 adalah membentuk Badan Penerimaan Pajak.

Baca Juga: Kubu 02 Sebut Libur Ramadhan Itu Strategi Kebudayaan, Netizen Bilang "Strategi Kebodohan Kali"


Menkeu Apresiasi Kepedulian Sosial Ikatan Alumni FEB UI

Prabowo Akui Sudah Incar Sandi Sejak Pilpres 2014, Netizen Bilang "Incar Duitnya"

Bahkan, kata Misbakhun, pada 2017 sempat muncul rencana pemerintah membentuk Badan Otonom Pajak.  

“Ini harus menjadi komitmen walaupun Pak Jokowi sudah memasukkan itu secara komplet dalam RUU KUP, jelas adanya usulan tentang lembaga DJP yang terpisah," ungkapnya.

Dalam hal ini, Misbakhun mengaku optimis dengan keberadaan badan penerimaan pajak yang independen. Sebab, badan khusus pajak itu akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai ataupun menata regulasi perpajakan.

JK Bandingkan SBY dan Jokowi, "Kalau SBY Tidak Disebut...."

“Jadi akan lebih fleksibel dalam rekrutmen dan menentukan policy, termasuk menentukan bagaimana regulasi itu dibangun. Dengan fleksibilitas itu pula bisa membangun sistem agar memadai dengan cost of tax collections," ujarnya.

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ini juga menepis anggapan yang menyebut permasalahan pajak akibat kredibilitas pegawai pajaknya.

“Ini soal tata kelola, bukan soal kredibilitas,” tukasnya.

Menkeu Minta APIP Kuatkan Pengawasan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata