logo


Reni Marlinawati Komentari Kebijakan Kemendikbud, Begini Katanya

Berikut pernyataannya

8 Maret 2019 10:40 WIB

Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati (kedua dari kiri), saat menjadi pembicara di acara diskusi publik “Refleksi Akhir Tahun 2017 Dan Proyeksi Tahun 2018 Fraksi PPP DPR RI,” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12).
Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati (kedua dari kiri), saat menjadi pembicara di acara diskusi publik “Refleksi Akhir Tahun 2017 Dan Proyeksi Tahun 2018 Fraksi PPP DPR RI,” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12). Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menanggapi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggandeng TNI AD untuk menjadi guru di perbatasan dan daerah terluar.

Reni mengatakan sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat meninjau ulang atas kebijakan menggandeng TNI AD sebagai guru bagi anak didik sekolah di wilayah perbatasan dan daerah terluar. Menurut dia, bukan berarti TNI tidak memiliki kemampuan sebagai pendidik. Kebijakan tersebut, kata Reni, tampak baik dan simpatik.

"Tapi ada masalah serius khususnya terkait dengan kedudukan TNI yang sama sekali tidak diperuntukkan sebagai guru," kata Reni di Jakarta, Jumat (8/3/2019).


Tanggal 10 Maret, 3 Varian Samsung Galaxy S10 Datang ke Indonesia

Reni menyitir pasal 7 ayat (2) huruf b UU 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan terdapat 14 item operasi militer non perang yang dimiliki TNI. "Namun, tidak ada fungsi TNI untuk pendidikan. jadi ini persoalan ketentuan yang mengatur," ingat Reni.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, merujuk Pasal 1 ayat (1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan secara tegas guru merupakan pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. "Jadi tidak asal comot guru," ingat Reni.

Adapun persoalan kurangnya tenaga pendidik yang terjadi di wilayah perbatasan dan daerah terluar di Indonesia, Reni mengatakan sebaiknya pemerintah memberdayakan guru honorer dengan memberikan insentif khusus mengingat medan dan areanya tidak lazim. "Mau tidak mau harus dibuat insentif untuk guru yang ditempatkan di daerah perbatasan dan daerah terluar," tambah Reni.

Reni meyakini, komitmen pemerintahan Jokowi yang memiliki keberpihakan pada sektor pendidikan serta daerah perbatasan dan terluar tidak sulit untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga pendidik di daerah perbatasan dan daerah terluar. "Saya yakin, melihat komitmen Pemerintah khususnya di daerah perbatasan dan terluar, persoalan tenaga pendidik ini akan dapat diatasi," tandas Reni.

Pasti Ngakak! Nama-nama Tokoh One Piece Ini Mirip Orang Indonesia!

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma