logo


Bahar Smith dan Pendidikan Karakter Jokowi

Keteladanan Bahar sebagai pengelola atau minimal ustadz sama sekali tidak patut diteladani

6 Maret 2019 21:21 WIB

Bahar bin Smith
Bahar bin Smith Tempo.co
dibaca 4389 x

Pemerintah menjadikan penguatan pendidikan karakter sebagai salah satu ujung tombak dalam meningkatan level sumber daya manusia Indonesia.

Terbukti, Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), diteken Presiden Jokowi pada September 2018 lalu. Tujuannya sangat visioner, untuk membekali generasi emas 2045 dengan jiwa Pancasila dan karakter yang baik.

Pemerintah menaruh harapan besar melalui satuan pendidikan yang dititipi generasi penerus bangsa, agar menjadi individu yang unggul, baik secara akademis, moril, dan akhlak.


Cek! Berikut 3 'Dosa' Jokowi yang Juga Dianggap 'Prestasi'

Total ada 18 poin yang diejawantahkan dalam Pepres, yang wajib ditanamkan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik dalam pembelajaran. Tiga diantaranya adalah religius, toleran, dan cinta damai.

Keteladanan juga poin penting yang disoroti Pemerintah dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan.

Secara efektif belum satu tahun lamanya Perpres tersebut diterapkan, namun ada beberapa kasus yang dapat kita jadikan contoh seberapa jauh satuan pendidikan menerapakan Perpres PPK ini. Kasus Bahan Bin Smith menjadi salah satu test case yang bisa kita telaah seberapa jauh satuan pendidikan menerapkan PPK.

Sorotan mengarah pada Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren yan dikelola Bahar Bin Smith, sekaligus TKP terjadinya video penganiayaan dua remaja MHU (17) dan ABJ (18).

Pesantren sebagai satuan pendidikan yang berkewajiban menanamkan 18 poin PPK, malah dipilih sebagai tempat menganiaya orang oleh Bahan Bin Smith.

Tiga poin penting yang seharusnya diterapkan oleh pesantren, yang religius, toleran, dan cinta damai sama sekali tidak tercermin.

Keteladanan Bahar sebagai pengelola atau minimal ustadz sama sekali tidak patut diteladani.  Ironisnya lagi, para korban masih pada umur peserta didik yang menjadi objek PPK.

Telaah lebih lanjut menjadi pekerjaan rumah Pemerintah untuk lebih hadir dalam penerapan Perpers PPK ini. Bukan berarti Pemerintah berpangku tangan, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) sepanjang 2018 telah mengakreditasi ratusan lembaga pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren.  

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Direktur Pontren, Ahmad Zayadi, mengklaim, sudah mengakreditasi sebanyak 184 satuan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Sebanyak 57 pontren mendapat nilai akreditasi A, 99 pontren mendapat akreditasi B, serta sebanyak 28 pontren mendapat akreditasi C.

Beban tidak hanya terfokus pada peran Pemerintah. Peran tenaga pendidik, manajemen satuan pendidikan, hingga peran orang tua di rumah sangat vital dalam penguatan karakter generasi muda.

Kasus Bahar Smith bisa menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan tugas berat seluruh eleman bangsa. Melakukan pengawasan, literasi, dan kontrol terhadap diri sendiri adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga karakter generasi muda kita.

Ditulis oleh: Donyoan Vinanto

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Gara-gara Kartu Pra Kerja, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, "Mengingat Fakta Permasalahan yang Ada..."

Halaman: 
Admin : Riana