logo


Ini Tantangan Pembangunan PPPA di Era Revolusi Industri 4.0

Rakornas PPPA diharapkan mampu mempererat komunikasi antara pusat dengan daerah

5 Maret 2019 19:18 WIB

Suasana Rakornas PPPA 2019 berbeda dari tahun sebelumnya, yakni menggunakan teknologi video telekonferensi
Suasana Rakornas PPPA 2019 berbeda dari tahun sebelumnya, yakni menggunakan teknologi video telekonferensi Jitunews/Khairul Anwar

Pribudiarta menambahkan bahwa dalam mengembangkan ekosistem kita harus mampu berpikir besar bagaimana dampak dari sebuah program dan kebijakan yang kita lakukan bagi masyarakat luas. Selain itu, juga harus berpikir secara lintas sektor dan lintas wilayah.

Menurutnya hal yang menjadi tantangan pembangunan PPPA di era Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana mengembangkan ekosistem dan platform Bisnis Proses Kemen PPPA dan Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota. Maka, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus pengembangan Pembangunan PPPA.

“Salah satu inovasi di internal Kemen PPPA adalah dengan mengembangkan Talent Management yang dimulai dari proses rekrutmen SDM yang kreatif dan memberikan nilai tambah,” kata Pribudiarta.


Era 4.0, Rakornas Kementerian PPPA Gunakan Telekonferensi

Dalam kegiatan tersebut, SIMFONI PPA (Sistem Informasi OnlinePerlindungan Perempuan dan Anak) Kemen PPPA juga mendapatkan sertifikasi ISO 27001: 2013. SIMFONI PPA merupakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota secara up to date, real time dan akurat.

Pada saat proses dialog melalui video conference,. Kepala Dinas PPPA Sulawesi Utara, Mieke Pangkong, bercerita bahwa data dari SIMFONI PPA dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pembangunan PPPA di daerah.

Menurutnya, Dinas PPPA Sulawesi Utara juga telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kominfo dalam mengembangkan Command Center yang diharapkan dapat berintegrasi dengan SIMFONI PPA.


Mieke juga berharap, agar Pemerintah Pusat, utamanya Kemen PPPA dapat melakukan pertemuan seperti ini dengan para pengambil kebijakan di daerah, yakni Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia demi mempercepat pembangunan PPPA.

Menanggapi itu, Priabudiarta berharap, dengan pemanfaatan teknologi, salah satunya dengan video conference pada Rakornas PPPA mampu mempererat komunikasi antara pusat dengan daerah, menyelesaikan banyak hal yang lebih produktif, dan mengurangi berbagai macam hambatan terkait perempuan dan anak yang biasanya kita temui karena perbedaan waktu dan jarak.

“Kita juga harus saling bahu membahu untuk merespon apa yang bisa dilakukan untuk mencapai impian bersama yaitu terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia,” tutup Pribudiarta.

Gelar Rakornas Berbasis IT, Kemen PPPA: Tentu Jauh Lebih Murah, karena…

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana