logo


Ini Alasan Nelayan Dilarang Menggunakan Cantrang

Penggunaan cantrang telah menimbulkan kerusakan sehingga berpengaruh pada menurunnya ketersediaan ikan

23 Februari 2015 11:28 WIB

Penggunaan cantrang atau pukat tarik.(Ist.)
Penggunaan cantrang atau pukat tarik.(Ist.)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Alat penangkap ikan bernama pukat tarik atau cantrang telah banyak merusak sumber daya alam dan juga berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan di beberapa daerah. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tegas melarang penggunaan cantrang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP Negara Republik Indonesia.

“Penggunaan cantrang telah lama menimbulkan kerusakan sehingga berpengaruh pada menurunnya ketersediaan sumber daya ikan,”ungkap Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja pada konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (22/2).

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang menggunakan alat tangkap yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) ini. Maraknya penggunaan cantrang di Kabupaten Rembang, Pati, Batang, dan Kota Tegal telah lama menimbulkan berbagai permasalahan termasuk konflik antar nelayan.


KKP Restocking Ribuan Ikan Nemo dan Kuda Laut di Pulau Tegal Lampung

“Seharusnya cantrang tidak digunakan lagi di Jawa Tengah, karena telah sangat merugikan”, ujar Sjarief.

Sjarief menjelaskan, dalam perkembangannya jumlah kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang di Provinsi Jawa Tengah bertambah dari 3209 pada tahun 2004 menjadi 5100 pada tahun 2007 dengan ukuran kapal sebagian besar diatas 30 GT.

Permasalahan timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5 GT yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alat penangkapan ikan yang lain, sehingga terjadi upaya hukum untuk menertibkan dan menimbulkan konflik dengan nelayan dari daerah lain.

Permasalahan lain adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 ton (2002) menjadi 153.698 ton (2007). Karena dengan menggunakan cantrang, banyak sumber daya laut seperti terumbu karang yang rusak, serta banyaknya baby fish yang seharusnya tidak ditangkap menjadi ikut tertangkap. “Situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumber daya ikan demersal sebanyak 50 persen,”kata Sjarief.

Sementara itu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf pada Minggu (22/2) menyatakan bahwa larangan penggunaan alat tangkap sudah mulai diberlakukan sejak tahun 1980. Kala itu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980 cantrang secara tegas dilarang.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/97 sebagai petunjuk pelaksanaan dari peraturan tersebut. “Pada intinya cantrang hanya diberikan bagi kapal dibawah 5 GT dengan kekuatan mesin di bawah 15 PK”, tukas Gellwynn.

 

Jokowi Resmikan Proyek Keramba Jaring Apung Lepas Pantai di Pangandaran

Halaman: 
Penulis : Ali Hamid