logo


KemenPPPA Sayangkan Pelaku Kekerasan Seksual Kakak Beradik di Tenggarong Divonis Bebas

KemenPPPA diharapkan dapat memberikan dukungan kepada JPU atas Memori Kasasi yang akan diajukan

28 Februari 2019 11:32 WIB

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi KemenPPPA, Valentina Gintings, saat melakukan advokasi di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, Kamis (27/2).
Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi KemenPPPA, Valentina Gintings, saat melakukan advokasi di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, Kamis (27/2). ist

KUTAIKARTANEGARA, JITUNEWS.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menganggap perlunya peningkatan sensitivitas hak anak bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menyelesaikan kasus anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Hal ini terungkap pada saat pendampingan kasus pencabulan dan kekerasan anak kakak beradik berinisial RH (14) dan NH (15) di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur di mana pelaku divonis bebas murni.

“Kami sangat menyayangkan putusan majelis hakim yang memvonis bebas murni pelaku kekerasan seksual anak kakak beradik yang dilakukan oleh pamannya sendiri sejak 2015 dan menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban. Untuk itu kami menganggap APH perlu memiliki sensitivitas terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kemen PPPA, Valentina Gintings, saat melakukan advokasi di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, Kamis (27/2).


Lantik Empat Pejabat Kementerian PPPA, Ini Pesan Menteri Yohana

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fitri Ira, menambahkan bahwa terdakwa yang dituntut selama 15 Tahun penjara, denda 200 juta rupiah, dan subsider 6 bulan penjara akhirnya divonis bebas.

Dia menilai, Ketua Majelis Hakim telah mengabaikan semua fakta hukum yang memberatkan pelaku. Karena Jaksa Fitri langsung menyatakan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan bagi anak korban sesuai fakta persidangan.

"Saya sebagai Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak puas dengan vonis Hakim yang tidak adil. Fakta persidangan dikesampingkan oleh majelis hakim. Perbuatan terdakwa sangat kejam karena melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap kedua orang kakak beradik," tegas Jaksa Fitri.

Jaksa Fitri menuturkan bahwa hingga saat pertemuan ini berlangsung, pihak PN Tenggarong belum memberikan salinan putusan sidang akhir keputusan yang digelar pada tanggal 6 Februari 2019 di PN Tenggarong.

Padahal, salinan putusan tersebut akan menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Fitri berharap, KemenPPPA dapat memberikan dukungan kepada JPU atas Memori Kasasi yang akan diajukan dan mengawal kasus ini agar pihak korban mendapatkan keadilan.

Menanggapi hal tersebut, Valentina menuturkan bahwa KemenPPPA sebagai kementerian yang bertugas untuk memenuhi dan menjamin perlindungan anak akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Menurutnya, peningkatan sensitivitas hukum terhadap kasus anak bagi para APH akan menutup peluang terjadinya kekeliruan putusan terhadap kasus anak.

Kementerian PPPA Mantap Laksanakan Manajemen ASN Secara Lebih Baik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana