logo


JK Komentari Pelanggaran Ganjar Pranowo, "Gubernur Itu Sebagian Besar dari Partai, Jadi Posisinya Jelas"

"Kalau bupati dan gubernur itu pilihan partai. Jadi tidak bisa dikatakan dia harus independen karena dia memang dari partai"

27 Februari 2019 14:43 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla berikan ceramah dan briefing executive dengan para pimpinan perguruan tinggi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berikan ceramah dan briefing executive dengan para pimpinan perguruan tinggi. Setwapres

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pelanggaran yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo  yang melakukan deklarasi dukungan Jokowi-Ma'ruf.

JK menilai seorang kepala daerah tidak harus independen dalam menyikapi kampanye. Ia menegaskan yang harus independen adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Muncul Kartu Identitas TKA yang Mirip E-KTP, Sandiaga: Mari Kita Jangan Saling Menyalahkan


JK Akui Tak Pernah Minta Jadi Wapres di Era SBY dan Jokowi, Netizen Bilang "Tapi Sayang Sekali...."

Ruhut Stiompul Sindir Pendukung 02, "Cocok Dikatakan Timses Bolak dan Balik"

Hal ini dikarenakan kepala daerah merupakan pejabat yang diusung dari partai politik. Jadi, wajar jika mereka mendukung partai mereka.

"Ya itu dalam pemilu ini yang tidak boleh berpihak itu ASN. Karena ini kan sekali lagi saya ulangi, kalau bupati dan gubernur itu pilihan partai. Jadi tidak bisa dikatakan dia harus independen karena dia memang dari partai," ucap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta (26/2).

"Sekali lagi saya tekankan bahwa gubernur dan bupati itu sebagian besar dari partai. Jadi posisinya jelas. Kalau dari PDIP kan posisinya jelas. Artinya mendukung pasangan calon yang sesuai dengan pilihan partainya ," imbuh JK.

Ganjar Disemprit Bawaslu, Seskab Pramono: Kepala Daerah Jabatan Politik, Berhak untuk Beri Dukungan

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata