logo


Mendagri Dorong Sinergi Perangkat Daerah Galakkan Indonesia Bersih

Tjahjo menekankan, komunikasi antar perangkat daerah harus terjalin dengan baik untuk mengelola masalah sampah

22 Februari 2019 14:34 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo (paling kiri), saat menghadiri Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, serta Launching Gerakan Indonesia Bersih di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/2).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo (paling kiri), saat menghadiri Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, serta Launching Gerakan Indonesia Bersih di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/2). ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mendorong sinergi dan konektivitas perangkat daerah untuk menggalakkan gerakan Indonesia Bersih.

Hal ini dikatakan Tjahjo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, serta Launching Gerakan Indonesia Bersih di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/2).

“Mohon segera menyusun peraturan daerah yang mendukung Indonesia bersih dan sehat di daerah, melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah di daerah, kemudian melibatkan elemen masyarakat, membangun sinergi dan konektivitas perangkat daerah. Saya minta DKI menyisihkan anggarannya untuk kota Depok, Bekasi, Tangsel, Tangerang supaya masalah persampahan ini bisa terintegrasikan dan kerjasama dengan daerah-daerah yang ada. Semua daerah-daerah kalau ada sinergitas akan sangat baik,” kata Tjahjo.


Banyak PNS Dukung Prabowo, Kemendagri Himbau PNS untuk Tetap Netral dan Tidak Tunjukkan ke Publik

Tjahjo menekankan, komunikasi antar perangkat daerah harus terjalin dengan baik untuk mengelola masalah sampah dan kebersihan suatu wilayah, terutama menyangkut daerah lain. Hal ini dilakukan agar permasalahan sampah bisa ditangani seefektif mungkin.

“Intinya bagaimana untuk mekanisme mengelolanya (sampah), membangun komunikasi antar daerah termasuk soal tata ruang, kemudian persiapan Perdanya(Peraturan Daerah),” kata Tjahjo.

Ditambahkan Tjahjo, salah satu pekerjaan rumah yang berkaitan dengan gerakan Indonesia bersih adalah berkenaan Program Prioritas Nasional BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di bidang pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di sektor air minum.

Kemendagri sendiri pada tahun 2016 telah menerbitkan paket kebijakan air minum. Program tersebut juga diikuti dengan adanya paket kebijakan yang berupa tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Tiga Permendagri itu, yaitu Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada BUMD Penyelenggara SPAM. Dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Keren! Kemendagri Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelola Anggaran

Halaman: 
Penulis : Riana