logo


MPP Tuntut KPK Minta Maaf ke Gubernur Papua, "KPK Jangan Jadi Lembaga Jahiliyah"

"Kita tidak takut intimidasi oleh siapapun termasuk KPK, jadi KPK jangan sok paling benar"

21 Februari 2019 10:57 WIB

Aksi Masyarakat Peduli Papua (MPP) di depan Gedung KPK
Aksi Masyarakat Peduli Papua (MPP) di depan Gedung KPK Jitunews/Khairul Anwar

"KPK harus segera minta maaf, jika tidak siap berhadapan dengan rakyat Papua. KPK sudah melakukan pembunuhan karakter dan perusakan reputasi Lukas Enembe," kata Michael.

"Kita tidak takut intimidasi oleh siapapun termasuk KPK, jadi KPK jangan sok paling benar," tambahnya.

Baca Juga: Ngaku Difitnah dengan Akun Bodong, Ferdinand: Saya Gak Pernah Kritik Jokowi dengan Kalimat Seperti Itu


APPI Nilai KPK Lakukan Kriminalisasi Terhadap Lukas Enembe, "Jangan Dzolimi Gubernur..."

Putri Gusdur Prihatin dengan Politisasi Agama, "Berjihad Demi Agama Dimaknai....."

Michael mengungkapkan bahwa masyarakat Papua saat ini sangat marah kepada lembaga antirasuah karena harkat, martabat, dan wibawa pemimpin mereka telah direndahkan oleh KPK.

"KPK jangan coba-coba mengganggu pemimpin kami. Kami mencurigai dibalik upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami ada yang mencoba memainkan skenario yang luar biasa, terstruktur dan sistematis. Ini adalah bentuk kejahatan terhadap pemimpin besar orang Papua Lukas Enembe," katanya.

Lebih jauh, Michael mengutarakan bahwa skenario ini adalah bentuk pembodohan dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Papua. Maka itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk terus menerus menduduki Gedung KPK sampai menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Ma'ruf Amin Sebut Warga Banten yang Tidak Pilih Dirinya Kelewatan, "Wong Banten Kok Gak Bisa Dipercaya..."

"Untuk itu, rakyat Papua harus bersatu melawan ketidakadilan. Ini suatu kejahatan yang harus dilawan kita semua. Gubernur Papua saja dimainkan, bagaimana dengan rakyatnya,” kata Michael Lagu.

“Setiap hari masyarakat Papua akan terus duduki KPK sampai mereka meminta maaf kepada Gubernur Papua. KPK jangan jadi lembaga jahiliyah," tandasnya.

Dinilai Kriminalisasi Gubernur Papua, KPK Didesak untuk Minta Maaf atau Bayar Rp 10 T

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata