logo


Dinilai Kriminalisasi Gubernur Papua, KPK Didesak untuk Minta Maaf atau Bayar Rp 10 T

KPK dinilai telah mempermalukan Gubernur Papua dimata publik, padahal Lukas Enembe merupakan salah satu Kepala Suku besar di wilayah hukum adat Papua

19 Februari 2019 16:29 WIB

APPI melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK untuk meminta kepada Agus Rahardjo cs hadir ke tanah Papua untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga masyarakat adat yang ada di Papua
APPI melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK untuk meminta kepada Agus Rahardjo cs hadir ke tanah Papua untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga masyarakat adat yang ada di Papua Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta kepada Agus Rahardjo cs hadir ke tanah Papua untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga masyarakat adat yang ada di Papua.

Dalam aksinya, massa juga mengirimkan karangan bunga kepada KPK dengan tulisan "KPK Pilih Minta Maaf ke Rakyat Papua atau Bayar Denda 10 T ???". Desakan ini dilakukan karena KPK diduga kuat hendak mengkriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Tuntutan KPK membayar 10 triliun itu merupakan bentuk denda adat yang masih berlaku di Papua meliputi 5 wilayah hukum adat yakni Ahim Ha, Lapago, Meepago, Mamta dan Saeran. Dan denda adat ini secara konstitusi denda adat ini diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke- 4.


APPI Nilai KPK Lakukan Kriminalisasi Terhadap Lukas Enembe, "Jangan Dzolimi Gubernur..."

"KPK berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya, KPK harus segera minta maaf jika tidak maka menerima konsekuensinya," ujar Koordinator aksi Otis Iryo, di Jakarta, Selasa (19/2).

Otis menyebut KPK telah mempermalukan Gubernur Papua dimata publik, padahal Lukas Enembe merupakan salah satu Kepala Suku besar di wilayah hukum adat Papua.

Keterangan Jokowi Dinilai Palsu, Eggi Sudjana Lapor ke Bawaslu

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata