logo


Hukum Harus Dijadikan Panglima, Bukan Alat Politik untuk Mengelabui…

Bamsoet menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945.

6 Februari 2019 20:02 WIB

Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo. twitter @DPR_RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet,) menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, Pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Menurutnya, filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

"Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua," ujar Bamsoet, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/2).


Fit and Profer Test Calon Hakim MK, Hesti Armiwulan: UU MK Perlu Direvisi

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945.

Di sisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Calon Hakim MK Bicara Soal LGBT: Prinsip Universal HAM Ini Memang Perlu Diakui, Tapi..

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana