•  

logo


KESDM Ubah Persyaratan Izin Usaha Niaga Umum BBM, Cek di Sini!

Hal tersebut guna meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi

16 Januari 2019 14:02 WIB

Pengendara mengisi BBM di salah satu SPBU di Semarang, Sabtu (25/11).
Pengendara mengisi BBM di salah satu SPBU di Semarang, Sabtu (25/11). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Demi meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi, khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, perlu mengubah ketentuan mengenai persyaratan dalam pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, tanggal 11 Desember 2018 menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal I aturan ini menyatakan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah, di mana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf d dihapus dan ayat 6 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:


PGE Hululais Fasilitasi Air Bersih untuk Warga Lebong

1. Izin survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:

a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
b. Survei Umum Migas Non Konvensional.
c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Nonvensional.

2. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:

a. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri.
b. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri.
c. Pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.

3. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:

a. pengolahan Minyak Bumi
b. pengolahan Gas Bumi
c. pengolahan Hasil Olahan
d. dihapus.

DPR Duga Ada Aturan yang Ditabrak Demi Muluskan Divestasi Freeport, Begini Respon KESDM

Halaman: 
Penulis : Riana