logo


DPR Duga Ada Aturan yang Ditabrak Demi Muluskan Divestasi Freeport, Begini Respon KESDM

Nasir menginginkan, KPK turun tangan mengkaji hasil proses negosiasi tersebut.

16 Januari 2019 13:04 WIB

Penandatangan divestasi saham Freeport ke Inalum.
Penandatangan divestasi saham Freeport ke Inalum. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, menduga, ada aturan yang ditabrak oleh Pemerintah demi memuluskan divestasi saham Freeport yang dilakukan oleh PT Inalum.

Dia pun menginginkan, KPK turun tangan mengkaji hasil proses negosiasi tersebut.

"Ini ruang yang dipaksakan dan banyak tabrak aturan. Proses alih kelola Freeport saya akan laporkan dan direkomendasi ke KPK. Kami minta semua keputusan diserahkan ke KPK biar KPK yang tindak lanjuti," kata Nasir, saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, Dirut Inalum, Dirut Freeport di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (15/1).


DPR Cecar KLHK, Pertanyakan Izin Freeport Pakai Hutan Lindung

Lebih lanjut, Nasir mengaku heran, kenapa pemerintah lebih memilih jalan divestasi ketimbang menunggu kontrak Freeport habis pada 2021. Dimana, ada ketentuan yang memperbolehkan pemerintah untuk tidak memperpenjang kontrak sehingga tidak perlu dilakukan divestasi.

Hal itu seperti yang dilakukan pemerintah pada blok Rokan. Dimana, pemerintah di Blok Rokan tidak memperpanjang izin dan memberikan blok itu kepada Pertamina.

"Kenapa ini tidak dilakukan di Freeport. Kalau ini dilakukan maka kita 100% bisa kuasai Freeport. Apakah ini karena kepentingan bisnis atau apa," tanya Nasir.

PGE Hululais Fasilitasi Air Bersih untuk Warga Lebong

Halaman: 
Penulis : Riana