logo


DPR Cecar KLHK, Pertanyakan Izin Freeport Pakai Hutan Lindung

Sebagaimana diketahui, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Freeport Indonesia mencuat disaat negosiasi penyusunan lampiran IUPK

16 Januari 2019 12:36 WIB

Wilayah area pengolahan mineral tambang Erstberg PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura.
Wilayah area pengolahan mineral tambang Erstberg PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir, mempertanyakan, apa alasan Pemerintah memberikan izin IPPKH tanpa adanya sanksi pidana kepada PT Freeport Indonesia.

Sebab menurutnya, jika masyarakat biasa yang melakukan atau melanggar hal tersebut apakah hal yang sama akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kalau melanggar hutan lindung enggak dipidana ya?," kata Nasir bertanya pada Irjen KLHK, Ilyas Asaad, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1).


PEP Sangasanga Field Pasok Gas ke PLTGU Tanjung Batu

Padahal, kata dia, di daerah pemilihannya sudah ada beberapa kasus yang berujung pada pidana karena melanggar. Namun, untuk kasus Freeport justru hal tersebut diabaikan bahkan diberikan izin IPPKH.

"Di Dapil saya masyarakat ditahan karena merambah hutan lindung. Sementara disini (Freeport) dikasih IPPKH," kata dia.

Pertamina Lifting Perdana Minyak Mentah Bagian Chevron di Blok Rokan

Halaman: 
Penulis : Riana