logo


Soal BP Batam, Ketua DPR Sebut Pemerintah Bisa Langgar UU

Menurut Bamsoet, perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan Pemerintah.

14 Januari 2019 19:11 WIB

Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet)
Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan Pemerintah bahwa rencana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan Pemerintah.

"Berbagai peraturan perundangan yang berpotensi dilanggar antara lain UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP. No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,” ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/1).


Debat Capres-Cawapres, KPU Harus Masukan Materi Masalah Otsus Papua

“Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan," imbuhnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

Karena itu, adanya rencana Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

INDEF: Ex-Officio Bakal Gerus Investasi di Batam

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana