logo


Peleburan BP Batam Disebut Kebijakan Salah Kaprah

Rencana peleburan Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terus menuai kritik

11 Januari 2019 13:18 WIB

Gedung BP Batam
Gedung BP Batam ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Rencana peleburan Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terus menuai kritik. Pakar Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana, pun menilai, wacana tersebut merupakan kebijakan yang salah kaprah.

Danang mengingatkan, sejak zaman Presiden Soeharto, pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ) dengan pendekatan supply-side, dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

“Jika melihat di Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan ke Pemerintah daerah tapi kelembagaannya kuat. Apakah relevan jika dikelola oleh wali kota? Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah. Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini. Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan dibelakangnya,” kata Danang, di Jakarta, Jumat (11/1).


Rusak dan Berlumpur, Bamsoet Dorong PUPR Perbaiki Akses Jalan Menuju Makam Cut Meutia

Harusnya, sambung dia, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor, sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional. Sehingga, mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

“Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi,” sambungnya.

Lantas, ujar dia lagi, untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah. izin investasi kan ada BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan.

“Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti ini, investor bisa pada lari,” ujarnya.

Gaet Paguyuban Budiasi, Jakpro Siap Hijaukan Depo LRT Jakarta Seluas 5 Hektar

Halaman: 
Penulis : Riana