logo


KPAI Ingin Pendidikan Kebencanaan Tak Jadi Mata Pelajaran Sendiri

Agar materi pendidikan kebencanaan lebih terstruktur dan sistematis, maka bisa dimasukan dalam mata pelajaran yang sudah ada

9 Januari 2019 09:47 WIB

Ilustrasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Ilustrasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pendidikan kebencanaan. Presiden menginstruksikan edukasi kebencanaan untuk mulai digalakkan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, selain ke masyarakat umum.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, pendidikan kebencanaan sebaiknya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri. Mengingat, beban mata pelajaran dan kurikulum di jenjang SD sampai SMA/SMK sudah sangat berat.

Menurutnya, agar materi pendidikan kebencanaan lebih terstruktur dan sistematis, maka bisa dimasukan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti IPS/IPA (SD), IPS/IPA terpadu (SMP) dan Fisika dan Geografi (SMA/SMK).


Cek! Ini Tiga Strategi Mitigasi Bencana Badan Geologi KESDM

“Pada mata-mata pelajaran ini, ada materi tentang bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami. Jadi, pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan dan upaya menghadapinya bisa ditambahkan saat membahas materi-materi terkait di beberapa mata pelajaran tersebut,” ujar Retno di Jakarta, Rabu (9/1).

Dalam hal ini, Retno juga menyoroti simulasi saat bencana. Menurutnya, Pemerintah wajib melatih para guru dan kepala sekolah di berbagai daerah agar dapat mempraktikan simulasi bencana di sekolahnya secara rutin, misalnya sebulan sekali.

“Tujuannya, agar anak-anak sejak dini sudah dididik untuk siap menghadapi bencana. Anak menjadi paham apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi dimanapun, terutama di sekolah. Ini sangat penting untuk meminimalkan korban,” kata Retno.

Kemudian, Pemerintah Daerah wajib memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul ada di semua sekolah tanpa kecuali, sebab jika jalur evakuasi tidak ada, maka simulasi bencana sulit dipraktikan.

“Hal ini dikarenakan, ketika saya melakukan pengawasan kasus di berbagai daerah dan berkunjung ke sekolah, saya menemukan masih banyak sekolah tidak memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul, padahal peluang bencana terjadi saat anak-anak berada di sekolah sangat besar,” pungkasnya.

 

DPR Setuju Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Sekolah

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana