logo


Nelayan Tradisional Minta Revitalisasi Perahu

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus melakukan penegakan hukum di laut

13 Februari 2015 14:26 WIB

perahu nelayan perlu direvitalisasi
perahu nelayan perlu direvitalisasi

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Jumlah armada perahu yang sudah tua masih sangat besar. Karena itu para nelayan meminta agar pemerintah bisa meremajakan perahu tersebut mengingat perahu adalah armada utama di dalam mencari ikan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan agar pemerintah segera melakukan revitalisasi armada ikan untuk mengoptimalkan kapabilitas dari nelayan di berbagai daerah di Indonesia. “Pemerintah harus melakukan revitalisasi armada ikan RI agar menjadi tuan rumah di perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia),” kata Pembina KNTI, M Riza Damanik seperti dilansir Antara.

Menurut dia, untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus melakukan penegakan hukum agar kapal ikan RI tidak justru berkompetisi dengan kapal-kapal ikan asing.


KKP Restocking Ribuan Ikan Nemo dan Kuda Laut di Pulau Tegal Lampung

Padahal, lanjutnya, banyak kapal ikan asing yang marak ditengarai melakukan aktivitas “illegal fishing” dan semacamnya di perairan ZEEI tersebut.

“Pemerintah dapat fokus untuk melindungi perairan nelayan tradisional dengan memastikan kapal berbobot lebih besar dari 50 GT tidak masuk perairan kepulauan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menginginkan pengusaha perikanan dapat memanfaatkan potensi perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara optimal.

“Kami berupaya untuk mendorong usaha perikanan tangkap bergairah, salah satunya para pelaku usaha memanfaatkan potensi perikanan yang ada di ZEE dan laut lepas,” kata Sharif Cicip Sutardjo, Rabu (13/2).

Sharif menjelaskan, untuk mendukung program tersebut KKP telah mengundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Apalagi, ujar dia, usaha perikanan tangkap di laut lepas meliputi wilayah samudera Hindia dan samudera Pasifik dan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT dengan ketentuan harus didaftarkan oleh pemerintah pada organisasi pengelolaan perikanan regional.

“Dengan Permen ini diharapkan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas dapat meningkatkan hasil tangkapan yang berdampak pada meningkatnya ekspor hasil perikanan,” katanya.

Jokowi Resmikan Proyek Keramba Jaring Apung Lepas Pantai di Pangandaran

Halaman: 
Penulis : Ali Hamid