logo


Pesan DPR ke KESDM, Regulasi Pasca Tambang Harus Dijalankan

DPR minta Ditjen Minerba segera mendata agar bisa melihat regulasi pasca tambang sudah dijalankan dengan baik atau belum

27 Desember 2018 18:01 WIB

Ilustrasi pekerja tambang
Ilustrasi pekerja tambang JITUNEWS/Bobby

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPR meminta Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar teliti memperhatikan kondisi lingkungan pascatambang atau kewajiban reklamasi area tambang.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mohamad Nasir, menegaskan, jangan sampai setelah nantinya aktivitas tambang tidak ada lagi, lahan tersebut rusak dan tidak bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

"Saya minta Ditjen Minerba segera mendata agar bisa melihat regulasi pasca tambang sudah dijalankan dengan baik atau belum," kata Nasir saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Jambi, seperti mengutip dpr.go.id.


DPR: Areal Bekas Tambang Harus Jadi Tempat Wisata

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, regulasi pascatambang yang akan dijalankan oleh perusahaan haruslah terencana dan terukur, jangan sampai ada yang terlewat.

"Kalau hitungannya jelas dan dijalankan dengan tepat, lingkungan tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tak menutup kemungkinan menjadi salah satu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang cukup besar bagi negara," tambah Nasir.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sri Rahardjo, mengatakan pihaknya sudah melayangkan peringatan kepada perusahaan tambang.

Ke depan, apabila masih tidak mentaati peraturan reklamasi dan pasca tambang, pihaknya akan meminta kepada Kementerian terkait, Dinas-dinas di Pemerintah Daerah, Syahbandar dan lainnya agar tidak melayani perusahaan tersebut saat hendak meminta izin penjualan produk tambang.

"Sejak tahun 2015 kita sudah melayangkan peringatan pertama, kedua pada tahun 2016 dan ketiga 2017. Di tahun 2018 ini kita berkoordinasi dengan gubernur untuk mendata perusahaan mana saja yang tidak mematuhi peraturan reklamasi tersebut," papar Sri Rahardjo.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Harry Andria. Menurut dia, sebelum perusahaan melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang, Dinas ESDM Provinsi Jambi tidak akan melayani permintaan kebutuhan perizinan mereka.

 

Inovasi Jitu Pertamina, Ubah CPO Jadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Halaman: 
Penulis : Riana