logo


Simak! Kronologi Upaya Indonesia Untuk Kuasai Saham 51 Persen Saham Freeport

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen. Saham perusahaan tambang ini resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan nasional.

22 Desember 2018 12:34 WIB

Suasana di tempat pengumpulan bebatuan hasil tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia.
Suasana di tempat pengumpulan bebatuan hasil tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. dok. JITUNEWS.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen. Saham perusahaan tambang ini resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan nasional.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari Dirut PT Inalum dan dari CEO PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Dilansir dari laman liputan6 (22/12), Ini dinilai menjadi momen bersejarah. Memang, selama puluhan tahun, tambang emas ini dikelola perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, di bawah bendera PT Freeport Indonesia. Tambang emas Freeport di Papua adalah salah satu yang terbesar di dunia.


Match Fixing Semakin Marak di Sepak Bola Indonesia, Kapolri: Kami akan Bentuk Satgas Khusus, It's Time For Us!

Proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia pun dimulai, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip data dari PT Inalum, berikut proses panjang Indonesia hingga bisa menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia:

10 Januari 2017

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 51 persen dari saat itu sebesar 9,36 persen

11 Januari 2017

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, yang di antaranya memuat tentang:

- Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap

- Kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk merubah izinnya menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Horeee! Ranking Indonesia di FIFA Naik! Tapi Sayang Masih...

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma