logo


Soal IUPK Freeport, Jonan Bilang…

Jonan memaparkan, sedikitnya ada empat hal yang harus dipenuhi sebelum IUPK diterbitkan

19 Desember 2018 21:34 WIB

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum dimulai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum dimulai konferensi pers terkait progres perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan, penerbitan IUPK Freeport Indonesia ditargetkan selesai pada akhir 2018.

"Mudah-mudahan segera selesai, kalau besok bisa selesai kami undang. Pasti diberitahu," tukas Jonan, di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (19/12).

Lebih lanjut, Jonan memaparkan, sedikitnya ada empat hal yang harus dipenuhi sebelum IUPK diterbitkan, yakni proses divestasi saham yang sekarang tinggal tunggu transaksi pelunasan senilai USD3,85 miliar, kewajiban pembangunan smelter yang sudah disepakati, kewajiban berubah dari rezim kontrak ke rezim IUPK dan sudah bersedia juga dari pihak Freeport. Terakhir, adalah soal penerimaan negara harus lebih besar.


KLHK Kasih Izin Pakai Hutan untuk Freeport

"Kontrak karya jadi IUPK sudah oke, transaksinya tinggal nunggu penerbitan IPPKH. Lalu soal penerimaan negara, kemarin Menteri Keuangan mengatakan sudah selesai, Kepmennya mestinya hari ini atau paling terlambat Kamis (20/12) besok," paparnya.

Jonan lantas mengatakan, perpanjangan izin operasi diberikan sesuai UU, yaitu 2 kali 10 tahun. Artinya, izin operasi akan diberikan hingga 2031 setelah itu perusahaan berhak mengajukan perpanjangan hingga 2041.

"Sesuai ketentuan, 5 tahun sebelum 2031 boleh mengajukan perpanjangan. Nanti kami kaji. Persyaratannya sudah jelas harus membayar pajak harus memenuhi kewajiban lingkungan hidup. Itu sudah diatur detail," bebernya.

Freeport Pakai Hutan Tanpa Izin, Inalum Ikut Nanggung Dendanya Segini!

Halaman: 
Penulis : Riana