logo


KPK Desak Presiden: Jika Kasus Novel Baswedan Tidak Tuntas, Akan Muncul Teror Serupa

"Kalau kasus Novel tidak terungkap maka akan memicu teror serupa kepada orang-orang di garda terdepan pemberantasan korupsi"

7 Desember 2018 16:12 WIB

Novel Baswedan
Novel Baswedan Tribunnews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pernyataan komisioner Ombudsman Adrianus Meliala yang menyebut bahwa CCTV di rumah Novel telah disita oleh KPK sehingga menjadi salah satu hambatan dalam proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan direspon Ketua Wadah Pegawai KPK RI, Yudi Purnomo Harahap.

Yudi menegaskan bahwa KPK tidak pernah melakukan penyitaan terhadap CCTV pada TKP penyiraman air keras, dikarenakan KPK tidak pernah melaksanakan Penyidikan terhadap perkara penyiraman air keras Novel Baswedan.

Baca Juga: Prabowo Himbau Warga Indonesia, Warganet: Maaf Pak, Mohon Agar Kiranya Ini Semua Bukan Salah Pak Jokowi


Nofel Hasan, Terdakwa Kasus Suap Ajukan Kerjasama dengan KPK

Kasus Habib Bahar, Novel Bamukmin: Wasit Sudah Menjadi Pemain, Sudah Pro Kekuasaan

“Proses penyitaan hanya bisa dilaksanakan dalam rangkaian tindakan Penyidikan yang bersifat Pro Justisia, dan sampai dengan saat ini POLRI adalah lembaga penegak hukum satu-satunya yang melaksanakan Penyidikan atas peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” ujar Yudi di Jakarta, Jumat (7/12).

Yudi mengatakan bahwa Novel Baswedan adalah orang yang disiram wajahnya dengan air keras hingga mengakibatkan cacat permanen kedua matanya.

Menurutnya sangat tidak tepat bagi pihak manapun, baik perorangan maupun lembaga untuk membebankan pembuktian tindak kejahatan yang di alami oleh seseorang, kepada korban kejahatan itu sendiri.

“Membebankan proses pembuktian kepada pihak korban adalah sebuah tindakan yang sangat menyesatkan logika hukum dan akal sehat, serta melukai keadilan di tengah masyarakat,” tuturnya.

Menteri PDTT: Transmigran Sekarang Akan Mendapat Upah Selama 18 Bulan, Sebesar....

Oleh karena itu, Yudi mengungkapkan bahwa pihaknya mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk TGPF yang independen atas kasus Novel Baswedan menjadi pertaruhan kesungguhan dan komitmen Presiden dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Kalau kasus Novel tidak terungkap maka akan memicu teror serupa kepada orang-orang di garda terdepan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

KPK Sebut Korupsi Orde Baru Parah, Netizen: Lebih Parah Sekarang Pak!

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Nugroho Meidinata