logo


Menteri PDTT: Transmigran Sekarang Akan Mendapat Upah Selama 18 Bulan, Sebesar....

" Di model transmigrasi saat ini, selain kita kirim orang, disediakan tanah, kita mix dengan masyarakat lokal di sana"

7 Desember 2018 14:25 WIB

Eko Putro Sandjojo (Menteri PDTT menandatangani nota kesepahaman sharing APBD
Eko Putro Sandjojo (Menteri PDTT menandatangani nota kesepahaman sharing APBD kemendespdtt.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Lima provinsi dan enam kabupaten/kota melakukan sharing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) 2019 untuk dua kawasan transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Salimbatu, Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Jakarta, Jumat (7/12) dengan total sharing anggaran sebesar Rp 23 Miliar.

Adapun peserta sharing APBD ini terdiri atas daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigrasi, diantaranya  Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Gunung Kidul. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi di antaranya P Kalimantan Utara,  Kalimantan Tengah, Bulungan, dan  Lamandau.

Baca Juga: Sandiaga Cuek, Pedagang: yang Jelas Kami Kecewalah dengan Beliau


Kemendes PDTT Mendapat Kucuran Alokasi Anggaran 4,3 Triliun

Apakah Benar Kehujanan Bisa Menyebabkan Sakit Kepala? Simak Penjelasannya!

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, sharing APBD tersebut akan digunakan untuk membantu proses penyiapan kawasan hingga pengiriman para transmigran. Ia mengaku bangga dengan komitmen para pemerintah daerah yang mendukung transmigrasi.

“Saya berterimakasih kepada gubernur beserta para bupatinya, yang bukan hanya menyiapkan, tapi juga ikut menganggarkan APBD-nya juga. Ini bentuk partisipasi dan komitmen yang membanggakan,” katanya.

Ia mengatakan, masyarakat yang mengikuti program transmigrasi akan mendapatkan lahan dan rumah yang memadai. Tak hanya itu, para transmigran juga akan diberikan biaya hidup selama 18 bulan, dengan nominal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.

Kemendes Dorong Peningkatan Ekonomi dengan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Halaman: 
Penulis : Nugroho Meidinata