logo


Terkait Kewenangan Baru, Fachrul Razi: Dimana Posisi DPD RI?

DPD RI mempunyai kewenangan baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda.

5 Desember 2018 22:51 WIB

Presiden Jokowi dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di warung kopi "Aming Coffee" Pontianak.
Presiden Jokowi dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di warung kopi "Aming Coffee" Pontianak. Biro Pers Setpres

JAKARTA, JITUNEWS.COM - DPD RI mempunyai kewenangan baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Komite I Fachrul Razi mengatakan bahwa kewenangan ini memiliki tantangan tersendiri. Dimana dengan adanya kewenangan baru ini akan memberikan kesempatan pada DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respons daerah.

Baca juga: Jika Kelak Terpilih Sebagai Panglima TNI, Andika Perkasa Akan Hancurkan 'Tradisi' Sejak Zaman Wiranto!


Peringati Hari Disabilitas Dunia, Prabowo Bilang Mereka...

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung dari masyarakat. Ini penting bagi DPD RI dalam mewujudkan peran negara untuk daerah,” ujar Fachrul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, peran DPD RI memang terbatas namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengevaluasian Perda tercantum dalam Pasal 249 poin J UU MD3 memberikan tantangan baru bagi DPD RI.

Muncul Spanduk Aneh di Tengah Panasnya Insiden Papua: Ini Tidak Boleh Terjadi Terus Menerus!

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, De Sukmono