logo


Reformasi Minerba, KESDM Gaet IMI Tinjau Kebijakan Pertambangan RI

IMI akan mendampingi Bank Dunia untuk meninjau kebijakan-kebijakan terkait sektor pertambangan di Indonesia.

16 November 2018 20:34 WIB

Ilustrasi pertambangan batubara.
Ilustrasi pertambangan batubara. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tata kelola (governance) mineral dan batubara (minerba) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama.

Demi mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menggandeng Bank Dunia bersama Indonesian Mining Institute (IMI) melakukan diagnosa beragam kebijakan sektor pertambangan di Indonesia.

Direktur Pembinaan Program Minerba, Muhammad Wafid, menyatakan, analisa yang dilakukan oleh IMI dan Bank Dunia diharapkan akan membantu Ditjen Minerba serta Pemerintah Indonesia.


Implementasi B20, Pertamina Diminta Pangkas Lokasi Pencampuran FAME

"Dengan menerapkan MinGov menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih logis dan dapat diprediksi bagi investor asing maupun dalam negeri," ujar Wafid, dikutip dari laman esdm.go.id, Jumat (16/11).

Apalagi, Wafid menjelaskan, target investasi bidang Minerba di tahun ini meningkat 119% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari Kontrak Karya, PKP2B, Izin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN, IUP dan SKT, dan pembangunan smelter.

"Secara total, peningkatan (rencana) investasi tahun 2018 sebesar 119% dari tahun 2017," jelasnya.

Mulai 2021, Jonan Minta Pertamina Produksi Green Diesel Melalui Kilang Plaju dan Dumai

Halaman: 
Penulis : Riana