logo


Harga BBM Turun, Dana Perlindungan Sosial pun Dipangkas

Mengingat daya beli yang kembali membaik maka dinilai pantas untuk memotong dana perlindungan sosial.

10 Februari 2015 11:40 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah jadikan harga minyak dunia yang rendah sebagai alasan untuk memangkas dana perlindungan sosial sebesar rp 6,5 triliun, yang dulu dijadikan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Turunnya harga minyak dunia juga menjadi penyabab dari turunnya harga BBM di masyarakat. Dengan demikian daya beli kembali meningkat maka dengan sendirinya dana perlindungan sosial dinilai pantas untuk dipangkas.

“Kebetulan sekali kita terbantu oleh harga minyak dan inflasi yang turun. Kecuali jika harga minyak masih tinggi, maka pemerintah akan dukung terus pemberian dana kompensasi selama enam bulan. Tapi kan sekarang harga minyak rendah, jadi diputuskan tidak usah full diberikan enam bulan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di Gedung DPR, Senin (9/2) malam.


Presiden Harap Padat Karya Tunai Mampu Menaikkan Daya Beli Masyarakat

Atas dasar itulah dalam rapat Kabinet yang turut mengundang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah menyampaikan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM dipangkas dari semula Rp 29 triliun menjadi Rp 22,5 triliun. Askolani menjelaskan dana sebesar Rp 6,5 triliun yang dipangkas tersebut bisa digunakan untuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Anggaran untuk ketiga lembaga itu yang Kementerian Keuangan harus beri dukungan saat ini. Kalau ditanya ke pemerintah, alokasi dana dari ruang fiskal ini tidak pernah cukup. Tapi kan pemanfaatan dana ini tinggal tergantung urgensinya saja," kata Askolani.

Selain itu, Askolani mengatakan dana perlindungan sosial yang dipangkas tersebut bisa dimanfaatkan untuk tambahan anggaran bagi pagu transfer ke daerah, terutama dana desa yang dalam RAPBNP 2015 baru dialokasikan sebesar Rp 20,8 triliun.

"Untuk transfer ke daerah, bisa dua pilihan, bisa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa, tergantung pembahasan di rapat panja C," katanya.

Jokowi Fokuskan APBN 2019 pada Investasi SDM

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan