logo


Pengamat: Revisi UU BPK Harus Sejalan dengan Semangat Masyarakat

Masyarakat diminta untuk turut mengawal Revisi Undang-undang (RUU) BPK

1 November 2018 18:00 WIB

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo (Tengah), saat menjadi pembicara di acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11).
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo (Tengah), saat menjadi pembicara di acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11). Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah membahas pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, meminta, kalangan masyarakat untuk turut mengawal Revisi Undang-undang (RUU) tersebut.

Menurutnya, orientasi Revisi UU BPK harus tetap berpijak pada paradigma penguatan kelembagaan dengan kewenangan yang proporsional agar marwah kemandirian, profesionalisme dan indepensi lembaga pemeriksa negara ini tetap terjaga.


NATO Desak KPK Jebloskan Taufik Kurniawan ke Penjara

“Jika sudah masuk ke parlemen, tentu ini memang menjadi isu politik. Kita berharap, Revisi UU BPK sejalan dengan semangat masyarakat yang menginginkan pengelolaan keuangan negara lebih baik, akuntabel, transparan dan berorientasi pada masyarakat,” ujar Prasetyo di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11).

Pemilihan Anggota BPK Lewat Pansel Akan Minim Intervensi Politik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana