logo


DPR Dorong Komunitas Internasional Tindak Tegas Pemerintahan Myanmar

PKS menilai bahwa polemik soal tudingan genosida bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional

16 Oktober 2018 15:23 WIB

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah Myanmar menuduh bahwa hasil investigasi PBB yang mengungkapkan bahwa terdapat indikasi genosida terhadap Rohingya adalah bersifat sepihak. Para penyelidik PBB juga tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Myanmar untuk melakukan investigasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menilai komunitas internasional harus segera bertindak dalam menyikapi pemerintah Myanmar yang justru akan mendirikan komite penyelidikan sendiri atas dugaan kejahatan kemanusiaan.

Menurutnya, salah satu cara yang harus ditempuh dengan mendorong agar kasus pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada muslim Rohingya dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional.


Soal Kampanye Negatif, Sandiaga Tidak Setuju dengan PKS

“Komunitas internasional perlu didorong untuk mengambil tindakan tegas kepada pemerintah Myanmar,” ujar Kharis di Jakarta, Selasa (16/10).

Politisi PKS ini menilai bahwa polemik tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional agar mendapatkan bisa ditindaklanjuti secara adil.

“Pemerintah Myanmar bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Muslim Rohingya,” pungkasnya.

Prabowo-Sandi Disebut Tak Dekat dengan Rakyat Kecil, PKS Tantang Kubu Jokowi-Ma'ruf

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata
 
×
×