logo


Pengamat: Jangan Naikkan Harga Premium Sampai 2019

Kenaikan BBM Premium akan memicu penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan inflasi

15 Oktober 2018 12:06 WIB

Petugas SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Jakarta.
Petugas SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Jakarta. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai, keputusan Presiden Jokowi yang menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium sudah tepat.

Menurut dia, keputusan ini menandakan bahwa Jokowi pro kepada rakyat miskin.

Ia pun lantas menyarankan, Pemerintah tak menaikkan harga Premium sampai tahun 2019.


Gardu Listrik 100 Persen Pulih, Aktivitas Perekonomian di Palu Terus Tumbuh

Sebabnya, kata dia, kenaikan BBM Premium akan memicu penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan inflasi.

"Kenaikan premium itu mempunyai korelasi positif terhadap inflasi dan daya beli masyarakat kita yang masih rendah, meski orang meminta naik, tapi saya pribadi meminta jangan dinaikkan dulu. Daya beli masyarakat kan masih rendah, kalau BBM dinaikkan akan semakin terpuruk. Kemudian inflasi terjadi, kalau inflasi harga kebutuhan pokok naik. Siapa yang paling menderita? Rakyat miskin," jelas Fahmy, di Jakarta, belum lama ini.

Terlepas apakah keputusan pembatalan tersebut bermuatan politis atau tidak, Fahmy tak mau ikut campur di dalamnya.

Dia hanya mengatakan, jika premium dinaikkan, maka yang akan terkena dampak adalah rakyat. Sedangkan, Pertamina masih mampu dan pemerintah juga bisa memberikan bantuan.

“Kita mau prorakyat apa pro-Pertamina, karena Pertamina masih mampu, kalau Pertamina biding, Pemerintah masih bisa memberikan bantuan,” tukasnya, dikutip dari Republika.co.id.

Gunakan Kapal LCT, Pertamina Pasok 5.040 Tabung LPG 3 Kg ke Palu

Halaman: 
Penulis : Riana