logo


BBM Sudah Turun, Harga Bahan Pokok Masih Tinggi

Kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak mampu menurunkan harga bahan pokok

28 Januari 2015 15:10 WIB

Harga kebutuhan bahan pokok masih tinggi
Harga kebutuhan bahan pokok masih tinggi

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Belum turunnya harga komoditas di pasaran, membuat Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir menilai, bahwa ada anomali dalam perekonomian nasional saat ini.

Menurut Hafisz, kebijakan pemerintah yang menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata tidak mampu menurunkan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran.

“Ini menandakan terjadi salah manajemen dalam tata kelola perekonomian kita. Pasar tidak berpihak lagi kepada rezim Jokowi. Ini bisa diartikan apa yang dilakukan pemerintah nanti akan selalu bereaksi negatif ke pasar. Saya cenderung melihat ini reaksi pasar yang negatif terhadap Pemerintahan Jokowi,” ungkap Hafisz kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta.


JK Mewanti-Wanti Agar yang Satu ini Tak Bergejolak!

Untuk itu, Hafisz mengatakan, pemerintah harus mempunyai mekanisme dalam mengatur harga-harga komoditas di pasara. Menurutnya, pemerintah juga harus menunjuk lembaga yang mampu melakukan operasi pasar untuk menekan harga, baik harga pangan maupun sandang.

Disamping itu, saat ditanya soal peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengontrol harga. Hafisz menilai, UU Persaingan Usaha juga belum berpihak kepada KPPU. Menurutnya, lembaga tersebut belum bisa bekerja optimal dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia, termasuk upaya menurunkan harga.

Untuk itu, Komisi VI DPR RI sudah mengusulkan untuk mengamandemen UU Persaingan Usaha ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selain itu, soal penurunan harga kebutuhan pokok, sudah semestinya pemerintah mengaturnya lewat keputusan menteri.

“Harus digunakan mekanisme itu. Kan, importir dan pedagang ini tunduk pada aturan regulasi, kecuali kita tidak punya pemerintahan lagi. Ini persolan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek oleh pemerintah,” tambah Hafisz.

Terkait masalah operasi pasar yang tengah digelar oleh beberapa Pemerintah Provinsi di beberapa daerah. Hafisz mengungkapkan, sebaiknya ada badan sendiri di daerah yang mampu melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga.

“Saya kira sudah tepat operasi pasar ditangani pemerintah daerah. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa untuk menekan kepatuhan tersebut kita harus punya pemimpin yang berwibawa. Kalau pemimpinnya berwibawa ke bawahnya juga akan patuh. Ini harus dijaga," tutup Hafisz.

Tengok! Ketua DPR Berpantun Soal Sembako Hingga BBM

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin, Ali Hamid