logo


DPR Desak KPU Ubah Aturan Soal Larangan Eks Napi dan Anggota DPD Nyaleg

Ada dua peraturan KPU yang mendapat sorotan tajam Komisi II DPR

3 September 2018 13:40 WIB

Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo
Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengubah Peraturan KPU yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Firman mengatakan, setidaknya ada dua peraturan KPU yang mendapat sorotan tajam Komisi II DPR, yaitu adanya larangan calon anggota legislatif (caleg) eks napi koruptor dan keharusan caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundurkan diri dari partai politik.

Firman menegaskan bahwa kedua peraturan tersebut juga sarat akan kepentingan dan 'tebang pilih' dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Kecewa Eks Koruptor Diloloskan Nyaleg, PSI: Bawaslu Tidak Pro Pemberantasan Korupsi

"MK tidak melarang eks napi korupsi nyaleg, tapi KPU buat larangan. Di sisi lain, KPU meminta caleg DPD dari unsur parpol mengundurkan diri dari parpol dengan alasan putusan MK. Kok aturannya beda-beda,” ujar Firman di Jakarta, Senin (3/8).

Bahas Polemik Eks Koruptor Nyaleg, KPU-DKPP-Bawaslu Akan Bertemu

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana