logo


Kenapa Gerakan #2019GantiPresiden Tak Langgar Hukum? Ini Alasannya

Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dianggap tak melanggar hukum oleh KPU dan Bawaslu, ini alasannya.

28 Agustus 2018 20:12 WIB

Pimpinan Bawaslu RI, Rahmat Bagja
Pimpinan Bawaslu RI, Rahmat Bagja dok. bawaslu.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - KPU dan Bawaslu menyebut gerakan #2019GantiPresiden tidak masuk ke dalam kampanye dan tidak melanggar aturan.

Meski menurut Ngabalin, gerakan ini memiliki pelanggaran berbentuk makar.

Baca juga: Bukannya Mundur Tapi Pilih Non Aktif, Gerindra Bahas Ma'ruf Amin dan Cinta Jabatan!


Senang Ma'ruf Amin Tak Temui Rizieq, PSI: Bukan Contoh Ulama yang Tepat...

"Gerakan makar lah. Sekarang coba antum (kamu) tahu #2019GantiPresiden, 2019 dari kapan? Dari 1 Januari pukul 00.00 WIB. Itu fi'il amar, perintah. Kalau Anda mengerti Bahasa Arab itu adalah istilah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Sekarang sedang berlangsung dan perintah. Duduk sedang duduk, duduklah. Perintah itu. Jadi KPU tidak punya kewenangan di situ, Bawaslu tidak punya kewenangan di situ," kata Ngabalin.

Baca Juga:

Sebut Oposisi Kehilangan Akal dan Lakukan Makar, Ngabalin: Makan Itu Kau Punya Hashtag!

Pilih Gabung Jokowi, Sandiaga Bahas Kepribadian Deddy Mizwar

Namun, Bawaslu telah menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden tak melanggar aturan pemilu.

Sebut Oposisi Kehilangan Akal dan Lakukan Makar, Ngabalin: Makan Itu Kau Punya Hashtag!

Halaman: 
Penulis : Dela Fahriana