logo


Dukung Larangan Aksi #2019GantiPresiden, PDIP: Berisi Fitnah dan Ujaran Kebencian

Ono menilai gerakan #2019GantiPresiden sebaiknya mengikuti peraturan perundang-undangan tentang kampanye Pilpres

27 Agustus 2018 15:36 WIB

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan, Ono Surono menilai wajar apabila kepolisian tidak memberikan izin gerakan #2019GantiPresiden melakukan pendeklarasian di sejumlah daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan deklarasi #2019GantiPresiden lebih condong berisikan fitnah dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik antar rakyat.

“Terkait aksi massa misalnya demonstrasi sudah pula diatur oleh Undang-Undang (UU), mereka bisa saja pake argumentasi itu dan menjadi kewenangan polisi bila sudah ada demo/unjuk yang diselipi unsur 'makar', ujaran kebencian dan fitnah serta memicu konflik antar rakyat, maka sah secara undang-undang untuk tidak diberi izin atau dibubarkan,” ujar Ono saat dihubungi Jitunews.com, Senin (27/8).


Soal Deklarasi #2019GantiPresiden, Anggota DPR: Polri Wajib Melarang, Merendahkan Martabat Bangsa

Anggota DPR RI ini menilai gerakan #2019GantiPresiden sebaiknya mengikuti peraturan perundang-undangan tentang kampanye Pilpres.

Adang Aksi #2019GantiPresiden, Gerindra Sebut Polri dan BIN Tak Netral

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata