logo


Fadli Zon : Pemberian Hak Imunitas Melanggar Konstitusi

Kuasa hukum Bambang Widjojanto meminta Presiden Jokowi beri imunitas hukum kepada petinggi KPK dan PPATK.

26 Januari 2015 15:27 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Khawatir dikriminalisasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) desak Presiden agar memberikan hak imunitas atau kekebalan hukum. Hal itu dikarenakan para pimpinan KPK satu per satu dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri dengan berbagai tudingan.

Mendengar gagasan tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI , Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang boleh mendapatkan hak imunitas.

"Tidak ada imun di Republik ini. Pemberian imunitas langgar konstitusi," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/01/2015).


Pengamat: Langkah KPK Percepat Proses Peyidikan Formula E Tidak Dapat Dikategorikan Manufer Menjegal Anies

Masih Fadli Zon, ia menyetakan jika semua orang termasuk Presiden sekalipun harus tunduk pada penegakan hukum yang berlaku. "Kedudukan warga negara sama di mata hukum. Tidak ada yang namanya imunitas," kata Fadli.

Diberitakan sebelumnya, bahwa kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Usman Hamid, memohon Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar para pimpinan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bisa diberi imunitas atau kekebalan hukum.

Usman menjelaskan, bahwa hak imunitas perlu diberikan agar kriminalisasi yang dialami Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak juga terjadi pada pimpinan KPK dan PPATK lainnya dan pemimpin selanjutnya. Perppu imunitas ia nilai dapat menjamin perlindungan hukum agar tak lagi terjadi kriminalisasi.

Beberapa pengamat justru menyerankan Jokowi lebih baik menghentikan penyidikan atas pimpinan KPK, bukan malah memberikan hak imunitas. "Saya rasa (pemberian imunitas) tidak perlu. Itu berlebihan, seolah-olah anggota KPK orang yang tak mungkin berbuat salah. Anggota KPK bukan malaikat atau raja. Presiden sebaiknya ikuti saja aturan hukum yang sedang berlaku," kata Ketua Dewan Direktur Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Soedijarto.

Supriyadi Widodo Eddyono selaku Direktur untuk Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga berpendapat sama yang perlu dilakukan Presiden saat ini adalah perintah penghentian penyidikan Polri atas pimpinan KPK. "Keputusan ini bisa menghentikan upaya kriminalisasi pimpinan KPK oleh pihak-pihak tertentu, lebih ampuh dari memberi hak imunitas," kata dia.

Dua pimpinan KPK dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yakni Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Sehari setelah Bambang menjadi tersangka, Adnan Pandu Praja dilaporkan atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006, saat Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.

Minggu malam (25/1), Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Tim terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KKPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif.

Hillary Brigitta Laporkan Komika Mamat, Fadli Zon Sebut Kata Kasar Sebagai 'Bumbu' Komedi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan