logo


Hanura: Masalah Hukum BW Jangan Dipolitisir

LSM Jangan membangun opini yang dapat membiaskan persoalan Bambang Widjojanto

26 Januari 2015 10:20 WIB

Politisi Partai Hanura yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding (Ist)
Politisi Partai Hanura yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Hanura yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding meminta masyarakat jangan menggiring persoalan hukum yang membelit Bambang Widjojanto ke dalam persepsi politik.

"Kan bisa lakukan praperadilan. Jangan kemudian katakan ada kriminilasi, pendzaliman, atau politisasi," ujar Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).

Sudding berharap, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jangan membangun opini yang dapat membiaskan persoalan Bambang Widjojanto dalam sisi hukum. Bila opini itu terus dibangun, hanya akan memperkeruh konflik yang terjadi antara KPK dan Polri.


Digadang-gadang Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Ini Pencemaran Nama Baik

Lebih bijak katanya, bila seluruh LSM dan tokoh-tokoh dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk menghormati proses penegakan hukum. "Biarlah proses hukumnya berjalan," imbuhnya.

Anggota komisi yang membidangin masalah hukum di DPR ini menyampaikan, pada saat dulu Bambang Widjojanto melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Komisi III telah menanyakan permasalahan adanya indikasi keterlibatan Bambang Widjojanto dalam pemberian kesaksian palsu sidang gugatan Pilkada Kotawaringin Barat. Namun Bambang hanya menyampaikan akan siap memberikan keterangan hukum kalau persoalannya masuk ke ranah hukum.

"Pada saat kita melakukan uji kelayakan dan kepatutan, sudah mempersoalkan masalah tersebut. Kita sudah minta klarifikasi soal BW," pungkasnya.

Soal Perppu KPK, Ruhut Sitompul: Nasi Sudah Jadi Bubur

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan