logo


Pengamat: Pemerintah Khianati Rakyat Jika Izinkan Lagi Chevron Kelola Blok Rokan

IRESS mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menolak rencana pemerintah menunjuk Chevron kembali mengelola Blok Rokan.

30 Juli 2018 18:25 WIB

Marwan Batubara.
Marwan Batubara. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan, Kementerian ESDM akan menetapkan Chevron kembali menjadi pengelola Blok Rokan sejak 2021 hingga 2041.

Tak segan, ia pun mengatakan, upaya pemerintah yang dinilainya menyimpang itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Dan, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang menyetujui penyimpangan tersebut wajib untuk diproses sesuai Pasal 7B UUD 1945 tentang Pemakzulan Presiden.

Tak hanya itu, sambung Marwan, pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya memiliki otoritas untuk menunjuk langsung BUMN sendiri, bukan malah melakukan proses tender.

''Dengan dilakukannya proses tender yang mempersaingkan BUMN milik bangsa sendiri dengan perusahaan asing Chevron guna menentukan pengelola Blok Rokan sejak 2021, terutama sejak terbitnya Permen Pro Asing, yakni Permen ESDM No.23/2018, maka pemerintah dapat dianggap telah dengan sengaja merintis upaya pengkhianatan terhadap UUD 1945. Sebab, sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/2012, hak pengelolaan blok-blok migas nasional hanya ada di tangan BUMN,'' tegas Marwan dalam keterangannya, dikutip Senin (30/7).


Pertamina Bangun 29 Proyek Strategis Infrastruktur Senilai Lebih Rp 20 Triliun

Soal Blok Rokan, IRESS Desak Pemerintah Lewat Petisi Ini

Halaman: 
Penulis : Riana