logo


Evaluasi Pilkada Serentak, Ini yang Jadi Catatan Komite I DPD RI

Yang menjadi sorotan adalah persoalan DPT

17 Juli 2018 18:15 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komite I DPD RI menilai ada beberapa hal yang harus diperbaiki Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Pilkada serentak beberapa lalu, agar tidak terulang lagi di Pilkada tahun 2019.

Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam, mengatakan, hasil dari pengawasan Pilkada serentak di daerah, Komite I DPD RI menemukan berbagai temuan yang jadi catatan khusus.

Temuan tersebut berupa validitas daftar pemilih tetap (DPT), adanya calon tunggal, calon kepala daerah yang menjadi tersangka, tindak pidana, indikasi mahar politik atau money politic, serta pelanggaran netralitas ASN.


Pengamat: Lelang Proyek ERP ‘Cacat’ dan Tidak Transparan

Dan, yang menjadi sorotan adalah persoalan DPT karena adanya perbedaan data pemilih antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Permasalahan ini masih berulang sejak Pilkada serentak tahun 2015 sampai terakhir Pilkada tahun 2018,” ujar Muqowam saat Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (17/7).

Dalam hal ini, Muqowam berpendapat bahwa dalam Pilkada harus menggunakan satu data sebagai acuan. Dimana, data tersebut dapat memberikan data riil mengenai pemilih.

“Kita sepakat pemilihan di 2019 semoga tidak ada lagi hak yang mencederai hasil dari proses, terutama DPT. DPT menjadi penting jika melibatkan quantitative election. Poin utama dalam pilkada itu dari DPT,” pungkasnya.

Ketua DPR: Penyelenggaraan dan Pelayanan Haji Tahun Ini Harus Jauh Lebih Baik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana
 
×
×